BNPP – Kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkomitmen dalam mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Demikian dikatakan Deputi III bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Identifikasi dan Pemetaan jaringan Jalan Kawasan Perbatasan pada Provinsi Maluku dan Maluku Utara, di Ambon, Maluku, Selasa (17/7).
Terkait hal itu, pihaknya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang hingga saat ini mendukung pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.
“Kegiatan FGD akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan dan analisis visual kondisi jaringan jalan oleh Tim Survey BNPP,” kata dia.
Hal ini dilakukan untuk menyusun database jaringan jalan dan peta dasar digital yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi berbasis SIG dengan sebaran sistem jaringan jalan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di Provinsi Maluku dan Maluku Utara meliputi 3 kecamatan lokpri di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), 6 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Maluku), 10 kecamatan lokpri di Kabupaten Maluku Barat Daya (Maluku). Kemudian di 5 kecamatan lokpri Kabupaten Kepulauan Morotai (Maluku Utara).
Penyusunan data base jalan ini dimaksudkan agar dapat tersusun data interkoneksi sistem jaringan jalan serta jaringan pokok dan jaringan sirip jalan di kawasan perbatasan pada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi, sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan kawasan perbatasan pada sektor jalan. Hal ini guna memudahkan pengambilan kebijakan dalam pengembangan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.
“Dengan tersedianya penyusunan database jaringan jalan berbasis GIS di kecamatan Lokpri, akan berguna untuk membantu penyusunan program (kegiatan) membuka kawasan terisolir di kawasan perbatasan, kesinambungan database jaringan jalan dengan provinsi lain di kawasan perbatasan, serta mampu menampung simpul data infrastuktur yang umum dan lengkap,” ujarnya.
Hasil kegiatan ini kedepannya harus dioptimalkan dan ditindaklanjuti pemanfaatannya untuk menjawab berbagai masalah perekonomian dan konektivitas. Selain itu, harus dilaksanakan secara komprehensif agar dapat memberikan dampak positif pada masyarakat kawasan perbatasan, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebijakan dari masing-masing daerah.
Sementara, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menyampaikan rasa terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan serta upaya pembangunan wilayah perbatasan oleh pemerintah pusat, baik yang dilakukan di Provinsi Maluku maupun Maluku Utara.
FGD dihadiri oleh Asisten III Setda Prov Maluku, Kadis PU Prov Maluku, Kepala Biro Perbatasan Prov Maluku, pejabat Kodam Patimura, Bappeda, serta OPD yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perhubungan, Pengelolaan perbatasan baik pada Provinsi maupun Kabupaten yang memiliki Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku mapun Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bagian Perbatasan Kabupaten Aru.
Kemudian dari BNPP hadir Asdep Infrastruktur Fisik, Asdep Infrastruktur Ekokesra, Asdep Pengelolaan Batas Wilayah Negara Laut dan Udara, serta pejabat pada Biro Perencanaan dan Kerjasama, Keasdepan Infrastruktur Fisik dan Keasdepan Infrastruktur Ekokesra.
(Humas BNPP)
