JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengumpulkan sejumlah data tentang potensi lahan dengan luas hingga 5 juta hektare (ha) di daerah perbatasan Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Hal ini disebutkan oleh Staf Ahli BNPP Sinis Munandar dalam Focus Group Discussion Pembangunan Ekonomi dan Pangan di Perbatasan Mendukung Ketahanan Nasional yang diadakan Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Selasa (16/7/2019).
Lahan tersebut terdiri atas hutan lindung, hutan primer, hutan sekunder, dan hutan lain yang bisa dikonversi.
“Perhitungan secara kasar 4 juta sampai dengan 5 juta ha itu ada. Kalau ini bisa digunakan, infrastruktur sudah ada sebagian besar,” kata Sinis.
Sinis menjelaskan untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan potensial tersebut, terdapat sejumlah hal yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kesesuaian rencana pembangunan pertanian di perbatasan dengan rencana tata ruang yang telah ada.
Rencana tata ruang ini mengatur pemanfaatan lahan atau ruang yang ada di masing-masing daerah. Dalam rencana itu mengatur apakah suatu lokasi akan dan bisa dikembangkan sebagai pemukiman, kawasan industri, pusat pemerintahan, lahan perkebunan, pertanian, peternakan, hutan lindung, dan atau peruntukan lainnya.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kondisi iklim wilayah dan potensi pasar. Kondisi iklim maupun potensi pasar di daerah perbatasan maupun daerah lain di sekitarnya, baik dalam dan luar negeri, pemerintah daerah bekerja sama dengan penduduk setempat bisa bersepakat untuk memilih tanaman apa yang cocok untuk dikembangkan.
Pasalnya, ada sejumlah tanaman yang memerlukan kondisi alam dan tanah tertentu untuk bisa berkembang dengan baik.
Selain itu, setelah komoditas tanaman ini dikembangkan, perlu pula untuk memetakan apakah masyarakat sekitar benar-benar bisa menerima produk tersebut sebagai bahan pangan.
“Ada tanaman yang sudah direkomendasikan seperti seperti lada karet, hortikultura, itu sangat potensial di samping tanaman pangan, palawija dan peternakan,” pungkas Sinis.
(Humas BNPP)
