Jakarta (Outsiders) – Pemerintah ingin memastikan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dapat memperkuat industri pertahanan di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah akan melengkapi alutsista, salah satunya adalah penyediaan kapal di Zona Ekonomi Eksklusif.
“Siang hari ini kita akan membahas mengenai strategi besar ke depan terhadap industri strategis pertahanan kita. Yang terutama berkaitan dengan kebijakan pengembangan pengadaan alat utama sistem senjata,” ujar Presiden Joko Widodo usai memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Pengembangan alutsista beberapa waktu yang lalu.
Dilansir dari bnpp.go.id, Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah akan melengkapi alutsista tersebut untuk menjaga wilayah kedaulatan dan hak berdaulat di batas Zona Ekonomi Eksklusif.
“Kita mencatat bahwa kita harus melengkapi alutsista untuk menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah hak berdaulat,” kata Menko Mahfud seperti dikutip dari bisnis.com, Selasa (28/1/2020).
Menko Mahfud menerangkan pemerintah akan segera menempatkan kapal-kapal di batas antara green water (wilayah hak berdaulat yaitu ZEE) dan blue water (laut lepas).
“Pokoknya kita mengidentifikasi itu dan kita berkeputusan untuk memompa industri persenjataan sendiri. Itu saja karena kita punya kemampuan,” pungkasnya.
