Batam (Outsiders) – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang menetapkan Natuna sebagai tempat observasi 250 WNI dari Wuhan tanpa persiapan apapun dan tidak ada koordinasi dengan Pemerintah Daerah Natuna.
“Saya saja mendapat info dari WA salah seorang wartawan Jumat sore,” sebutnya yang tengah berada di Batam mengikuti perkembangan Natuna saat dikonfirmasi Outsiders, Sabtu malam (01/2/2020),
Keadaan ini menurut dia adalah wajar bila keputusan pemerintah pusat menjadi tanda tanya besar bagi semua pihak, khususnya dari pemerintah daerah sendiri, karena dari info sebelumnya justru Batam yang dipersiapkan sebagai tempat protokol kesehatan bagi kepulangan WNI Wuhan, bukan Natuna.
“Wajar, masyarakat curigai ada suspect coronavirus yang ikut dalam rombongan kepulangan WNI Wuhan. Bila benar demikian, masyarakat Pulau Natuna dijadikan tumbal,” ujar Ngesti yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Natuna ini.
Perkembangan terakhir saat ini di Natuna, dalam rapat internal tidak tercapai titik temu . “Penjelasan dari Menteri Kesehatan, dr Terawan justru menambah kewaspadaan masyarakat Natuna, jika mereka dalam keadaan sehat, kenapa tidak di Batam saja yang justru memiliki fasilitas lengkap dibandingkan dengan Natuna yang tidak memiliki fasilitas selengkap di Batam atau Jakarta,” paparnya.
Saat ini masyarakat Natuna menunggu jawaban dari Menteri Kesehatan terhadap penolakan masyarakat tersebut. “Jika pemerintah tetap kukuh harus di Natuna, maka pemerintah pusat harus menanggung semua kebutuhan masyarakat Natuna, ” ungkapnya tegas.
Sekedar informasi, Kecamatan Bunguran Timur, dimana lokasi tempat observasi WNI Wuhan berada, memiliki penduduk 24 ribu jiwa. Secara keseluruhan, Pulau Bunguran Besar terdapat 6 kecamatan, yakni Bunguran Timur Laut, Bunguran Timur Selatan, Utara, Tengah dan Bunguran Batubi.
.
Pewarta : Rosyita Hasan
