Perlu Terobosan Kebijakan Mengakhiri Pandemi

  • Whatsapp

Oleh : Nelly, M.Pd *)

Hingga hari ini wabah pandemi corona belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Bahkan seiring berjalan waktu peningkatan kasus positif covid-19 terus memperlihatkan lonjakan peningkatan, bahkan angkanya mencetak rekor nasional. Padahal berbagai macam kebijakkan telah diberlakukan pemerintah dalam menangani kasus pandemi ini.

Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 seperti dilansir dalam pemberitaan media vivanews.com, mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah. Juru Bicara Khusus Pemerintah untuk Penanganan covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan itu dikarenakan masih cukup tingginya penyebaran wabah COVID-19 di sejumlah daerah di Indonesia. (4/7/2020)

Gambaran-gambaran ini menambah kekhawatiran bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Update corona hingga 6 Juli sudah 64.958 positif, berdasarkan wilayah, penyebaran di Jawa Timur masih tertinggi disusul DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Bali dan Jawa Barat.

Ya, dilema melanda warga saat pandemi ini, satu sisi aktivitas untuk produktif dan beraktivitas keluar rumah memang sangat diperlukan masyarakat Indonesia, namun sisi lain sangat berisiko akan menambah jumlah kluster baru. Namun jika tidak beraktivitas bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah, masyarakat mau memenuhi kebutuhan hidup dengan apa?

Sebab sebagaimana yang masyarakat rasakan sendiri bahwa dalam masa pandemi ini, kebijakan untuk merumahkan masyarakat sangat berdampak pada ekonomi, PHK dan banyaknya usaha yang gulung tikar, kebutuhan hidup yang meningkat dan cenderung mengalami kenaikan harga. Di sisi lain pemerintah sendiri belum sepenuhnya memberikan pengurusan terhadap rakyat dalam hal memenuhi kebutuhan mereka selama pandemi.

Semakin melonjaknya peningkatan jumlah pandemi saat inipun harusnya disikapi oleh pemerintah dengan penanganan maksimal. Mirisnya yang terjadi malah pemerintah mengatakan bahwa anggaran kesehatan untuk penanganan covid-19 sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.

Bahkan pemerintah mengkalim melalui Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama. Anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit untuk penambahan kasus yang mungkin saat ini belum terdeteksi. (www.aa.com.tr/id)

Klaim dari pemerintah atas bertambahnya jumlah lonjakan covid-19 sebab adanya tes yang secara massif. Akhirnya menganggap ini sesuatu yang wajar dan menjadi prestasi dari pemerintah karena telah mampu melakukan tes ke lebih banyak orang.

Berbeda dengan hal itu sejumlah kalangan menilai bahwa terjadinya peningkatan jumlah corona ini sebab kondisi virus masih menyebar dan terjadinya pelonggaran kebijakan dari pemerintah. Dari yang sebelumnya PSBB, kemudian dilonggarkan dan kini telah memasuki new normal. Kemudian penerapan protokol kesehatan juga tidak dibarengi dengan adanya sanksi tegas dan edukasi massif di tengah masyarakat.

Maka dengan mempertimbangan kondisi yang hingga kini sangat jauh dari kondusif. Sudah seharusnya berbagai kebijakan yang telah diterapkan pada saat pandemi ini, misal program pelonggaran PSBB mesti dievaluasi kembali oleh pemerintah. Sebab pandemi ini harus segera diakhiri, jika tidak korban nyawa akan terus berjatuhan. Ekonomi akan semakin kolaps, sekolah dan aktivitas sosial lainnya juga akan terhambat.

Seyogianya pemerintah segera membuat terobosan penanganan termasuk meningkatkan anggaran penanganan. Upaya maksimal dari pemerintah sungguh sangat dinantikan oleh seluruh rakyat negeri ini. Sebab semua pasti berharap pandemi akan segera berakhir pergi meninggalkan negeri ini.

Namun pertanyaannya, apakah para punggawa negeri akan melakukan segala hal sebagai bentuk dari tanggungjawab dan pengurusan mereka pada rakyat? sementara kondisi di mana sistem aturan kapitalis sekuler yang diterapkan di negeri inilah yang telah menjadikan negara dan pemimpin abai dan lamban dalam pengurusan urusan rakyat.

Bagaimana mungkin mau menambah anggaran untuk penanganan pandemi, ekonomi negara saja sedang lesu, utang menumpuk dan jalan satu-satunya adalah memajaki rakyat. Ekonomi negara ambruk bukan tanpa sebab, akibat diserahkan SDA yang melimpah ruah pada asing dan aseng hingga kemiskinan merajalela di negeri ini. Sekali lagi ini terjadi akibat sistem negara yang mengadopsi kapitalis sekuler.

Pengurusan dan penanganan covid-19 tak optimal, ini juga akibat penerapn sistem kapitalis sekuler yang terbukti gagal dalam menyelesaikan problem kehidupan, termasuk menyelesaikan kasus pandemi. Tarik ulur dan serba plin-plan aturan kebijakan covid-19 adalah imbas penerapan sistem tatanegara kapitalis. Maka paradigma bernegara mesti segera dirubah oleh bangsa ini, jika memang menginginkan perubahan ke arah lebih baik.

Dan itu tidak lain adalah dengan kembali mengaplikasikan sistem Islam kaffah sebagai solusi dalam menyelesaikan problem kehidupan. Sistem ini sudah terbukti dan nyata telah menaungi dunia hingga lebih 13 abad lamanya, bukan 10 sampai 20 tahun. Dan sistem ini telah memberikan gambaran yang khas bagaimana menyelesaikan secara tuntas kasus wabah pandemi.

Dalam sejarahnya Rasulullah SAW dan para khulafa’ur rasyidin mencontohkan, meski saat mereka memimpin umat Islam masih kecil wilayahnya, namun pandangannya level internasional. Meski tinggal di Arab, para sahabat banyak berdiskusi dengan Rasulullah SAW tentang persaingan antara Romawi di Barat dan Persia di Timur. Ketika tahu ada wabah di wilayah lain, Rasulullah SAW menyerukan pada umat Islam untuk menjauhi wilayah itu.

Menghadapi waba virus corona yang semakin ganas ini sangat diperlukan dari seorang pemimpin agar berpikir cepat, bertindak tepat, dan bersikap tegas. Sebab penyebaran virus corona sangat cepat. Setiap hari kita saksikan ada penambahan pasien baru. Seorang negarawan harus mampu berpikir dan bertindak cepat, sekaligus tepat. Pemimpin tak boleh berpikir lambat, yang berakibat jumlah korban makin banyak.

Lihatlah bagaimana pemimpin umat Islam bertindak cepat, dalam sejarah umat muslim termaktub dalam kitab Ash-Shahihain diceritakan, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ra mengunjungi negeri Syam. Dia kemudian bertemu dengan Ubaidah bin Al-Jarrah dan sahabat-sahabat yang lain. Dalam perbincangannya, mereka melaporkan kepada Umar, bahwa di Negeri Syam sedang diserang wabah kolera.

Perdebatan di antara mereka cukup hangat seputar masalah ini. Amirul Mukminin segera mengumpulkan para sahabat, bermusyawarah dan memutuskan untuk kembali ke Madinah.

Untuk menghadapi bencana wabah seperti saat ini sangat dibutuhkan sikap negarawan seorang pemimpi yang harus memiliki ketakwaan yang tinggi sehingga mampu menjaga suasana iman ada di tengah masyarakat. Bekal utama untuk melawan penyakit adalah akidah, yakni yakin bahwa setiap penyakit ada obatnya, yakin Allah SWT adalah Yang Maha Menyembuhkan, yakin takdir Allah SWT pasti baik, dan tetap memaksimalkan ikhtiar untuk kesembuhan.

Sejarah Islam juga mengukir kegemilangannya seperti apa yang di sampaikan Ibnu Katsir yang pernah meriwayatkan sebuah peristiwa bencana penyakit menular pada tahun 478 Hijriah (1085 Masehi) terjadi di era Kekhalifahan Abbasiyah. Kala itu negeri muslim dilanda demam dan wabah lainnya terkhusus di Iraq, Syam, dan Hijaz. Penyakit itu digambarkan bisa menyebabkan kematian tiba-tiba.

Di masa-masa genting itu, Khalifah Al Muqtadi Billah mengeluarkan perintah kepada seluruh jajaran gubernur dan umat Islam pada umumnya setelah mengadakan ikhtiar pengobatan dan evakuasi, agar juga menegakkan perkara makruf dan sama-sama memerangi kemungkaran di setiap desa dan kota.

Kemudian mengadakan agenda menghancurkan tempat-tempat maksiat, membuang khamr dan mengeluarkan para ahli maksiat besar dari negeri muslimin. Setelah perintah itu dilaksanakan oleh segenap rakyat, wabah sakit dan musibah bencana alam tersebut teredam (Kitab Al Bidayah wa An Nihayah, 11/140).

Maka seorang pemimpin harus serius dan tidak boleh meremehkan hal apapun yang menimpa warga. Apalagi terhadap corona yang telah ditetapkan menjadi pandemik dunia seperti saat ini. Sejarah Islam, ketika terjadi wabah kolera di Syam, khalifah Umar bin Khaththab memutuskan untuk tidak ke Syam dan kembali ke Madinah. Amirul Mukminin tidak meremehkan penyakit yang terjadi di Syam, meski tidak terjadi di Madinah.

Dan yang harus dicontoh dari kepemimpinan Islam adalah sikap pemimpin yan sangat mengurusi rakyatnya, menjadi pengurus umat yang sangat bertanggungjawab. Dalam kondisi normal, pemimpin harus menjadi pengurus rakyat. Dalam kondisi darurat, lebih-lebih lagi. Pemimpin harus optimal dalam mengurusi rakyat, bekerja siang malam demi mencukupi kebutuhan rakyat. Pemimpin tak boleh bersikap sebagai pedagang yang selalu menggunakan hitung-hitungan untung rugi materi ketika mengurusi rakyatnya.

Sejarah Islam tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab ra, beliau adalah seorang pemimpin yang membaktikan seluruh waktunya untuk rakyat. Tiap malam beliau patroli hingga pelosok kampung untuk memastikan semua rakyatnya hangat dan kenyang sehingga biasa tidur nyenyak. Sang khalifah sendiri jarang tidur. Saking lelahnya beliau kadang tertidur di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi.

Itulah sebagian gambaran sosok pemimpin negarawan dalam sistem Islam. Kepemimpinan ini yang harusnya dimiliki dan dicontoh oleh kepemimpinan saat ini, terlebih dalam mengatasi wabah corona ini.

Maka jelas, untuk mengatasi corona, selain butuh pemimpin negarawan, pemimpin yang bermental negarawa hanya akan kita dapati dalam sistem yang sesuai dengan apa yang dijalani kanjeng Nabi dan para sahabat dahulu. Indonesia juga butuh pemimpin yang amanah dan bermental negarawan dan itu hanya akan terlahir dari sistem yang benar. Yakni sistem politik yang menempatkan Islam kaaffah sebagai solusi atas semua masalah, termasuk mengatasi corona.

Karena dalam sistem Islam negara akan menggratiskan semua layanan kesehatan, mulai dari deteksi, perawatan, hingga obat-obatan. Negara juga akan mengedukasi masyarakat bagaimana pola hidup bersih dan sehat melalui sistem pendidikan dan infokom. Begitulah sistem Islam menggambarkan pengelolaan negara dan kemimpinan dalam mengurus rakyatnya.

Wallahu ‘alam bisshawab

*) Penulis adalah pemerhati kebijakkan publik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *