Jakarta (Outsiders) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto memberikan pernyataan akhir tahun sekaligus membahas kemungkinan risiko yang terjadi di tahun 2023 bertempat di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra, Lemhannas RI, Kamis (21/12).
Pada Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 tersebut, Gubernur Lemhannas RI menyebutkan bahwa di tahun 2022, kajian Lemhannas RI fokus pada lima isu, yaitu konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dari lima fokus kajian tersebut, Lemhannas RI telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan.
“Misalnya untuk demokrasi, kami mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga bisa semakin matang menuju pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi.
Kajian kedua, yaitu tentang transformasi digital. Presiden Joko Widodo meminta Lemhannas RI untuk melakukan kajian agar Indonesia bisa melompat masuk ke era digitalisasi demokrasi. Lemhannas RI juga menyadari bahwa transformasi digital di Indonesia masih harus ditingkatkan kualitas infrastruktur digitalnya, terutama pemerataan infrastruktur digital ke wilayah-wilayah terpencil terutama pulau-pulau kecil di Indonesia.
Isu ketiga dan keempat sangat terkait dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Saat ini, ekonomi hijau mendapatkan peluang yang sangat tinggi, terutama di masa pandemi covid-19 dan disrupsi pasokan komoditas energi akibat pandemi serta perang Rusia dan Ukraina.
Volatilitas harga di komoditas negeri ini membuat banyak pihak semakin serius memikirkan transisi energi hijau ke depan. “Kami perhatikan bahwa kapasitas Indonesia untuk melakukan transisi energi hijau ini relatif masih berada di skala menengah,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Gubernur Lemhannas RI menilai dari rentang skor 1 sampai 5, Indonesia kira-kira bergerak dari 2 ke 3 dan itu akan membutuhkan beberapa hal untuk mempertinggi kapasitas ekonomi hijau di Indonesia. Paling dasar adalah inovasi dalam bentuk Research and Development.
Selanjutnya, energi biru atau ekonomi biru bertumpu pada Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang terkait dengan industri perikanan, konservasi biru, mangrove atau terumbu karang, serta penyelamatan pantai dan pesisir di Indonesia dapat berjalan beriringan.
“Paradigma utama dari ekonomi biru yang sedang dikembangkan, yang kami amati adalah Ocean Health, kesehatan samudra atau kesehatan lautan, di mana lagi-lagi skor Indonesia masih berada di skala menengah,” kata Gubernur Lemhannas RI
Topik selanjutnya yang dikaji Lemhannas RI adalah Ibu Kota Nusantara. Perpindahan Jakarta ke Ibu Kota Nusantara akan mengubah center of gravity Indonesia. Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat dari kekuatan di Indonesia yang akan memberikan kerawanan-kerawanan strategis baru. Kerawanan-kerawanan strategis ini harus segera dimitigasi dengan melakukan gelar-gelar baru terutama gelar udara yang sifatnya eccentric warfare.
Selanjutnya, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya sekedar pembangunan kota, tapi menjadikannya simbol pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia. Simbol Indonesia bergerak ke arah smart economy, digital economy, green economy, serta menjadi bagian dari regional dan global hub.
Lebih lanjut, Kajian lain yang dilakukan Lemhannas RI selain melaksanakan lima kajian arahan Presiden Joko Widodo adalah kembali ke mandat Bung Karno ketika mendirikan Lemhannas, yakni harus menjadi sekolah geopolitik. Oleh sebab itu, Lemhannas RI mengamati dinamika geopolitik yang terjadi, salah satunya perang Rusia-Ukraina yang secara signifikan mengubah dinamika politik.
Pada kesempaan tersebut, Gubernur Lemhannas RI juga menyampaikan bahwa Indonesia juga turut melakukan upaya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, yakni melakukan transformasi ekonomi terutama di bidang digital, biru dan hijau, serta peningkatan konsolidasi demokrasi yang mendapatkan tekanan global secara signifikan.
“Tekanan globalnya ada beberapa, ada tentang friksi hegemoni yang terkait dengan pertarungan antara Amerika Serikat Tiongkok, Amerika Serikat dan Rusia, lalu kita masih berada dalam residu perang dagang, perang teknologi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Kemudian, pandemi covid-19 secara signifikan menghadirkan disrupsi rantai pasok global, terutama komoditas energi dan pangan yang sampai hari ini belum selesai. Beberapa estimasi memperlihatkan bahwa normalisasi rantai pasok global mungkin baru akan selesai di 2026 bahkan sampai 2027, karena efek pandemi yang diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina.
“Tekanan-tekanan global ini yang kami nilai menjadi tantangan paling besar untuk Indonesia di 2022-2024,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Lebih lanjut, Gubernur Lemhannas RI menyampaikan posisi Indonesia yang berada di kuadran 4. Hari ini dunia berada di kuadran yang negatif akibat adanya friksi global, patahan global, dan kontraksi ekonomi berada di kuadran 4 yang negatif. Oleh karena itu, Lemhannas RI sebagai lembaga yang melakukan kajian strategis harus memikirkan strategi jangka panjang.
“Saat ini kita masih berada di kuadran 4 yang tidak ideal bahkan kuadran terburuk dari 4 kuadran yang mungkin diramalkan,” kata Gubernur Lemhannas RI.
Gubernur Lemhannas RI menyebutkan bahwa tugas Lemhannas adalah memikirkan dan menawarkan strategi mitigasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Strategi mitigasi ini untuk membuat Indonesia maupun dunia bergerak ke kuadran 1 yang lebih ideal pada saat terjadi stabilitas global, pertumbuhan ekonomi global, ketahanan Indonesia lebih tangguh, ekonomi Indonesia menjadi lebih positif, serta Indonesia bisa melakukan konsolidasi demokrasi terutama di pemilu 2024 dan pemilu 2029.
Gubernur Lemhannas RI juga menambahkan bahwa Indonesia idealnya bergerak dulu ke kuadran 2, lalu akhirnya ideal bersama dunia berada di kuadran 1.
Konferensi Pers Pernyataan Akhir Tahun 2022 yang dilaksanakan secara hibrida tersebut dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab oleh sejumlah wartawan yang hadir. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah tentang eskalasi politik Indonesia tahun 2023-2024.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lemhannas RI menyebutkan ada tiga tantangan terbesar dalam eskalasi politik Indonesia di tahun 2023—2024, antara lain, politik identitas, misinformasi, dan hate speech (ujaran kebencian).
“Tantangan terbesarnya secara eskalasi isu itu ada tiga, pertama politik identitas, yang kedua misinformasi, misinformasi yang terkait dengan hoaks, yang ketiga adalah tentang hate speech, ujaran-ujaran kebencian terutama yang terkait dengan politik identitas,” kata Gubernur Lemhannas RI. Tantangan-tantangan tersebut biasanya muncul pada platform-platform digital yang digunakan oleh masyarakat.
Menurut Gubernur Lemhannas RI, ada bermacam-macam solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama adalah ketegasan pemerintah dalam regulasi-regulasinya. Pemerintah bisa mengendalikan infrastruktur digitalnya dengan memperkuat regulasi dan perannya tanpa menabrak prinsip-prinsip demokrasi tentang kebebasan berpendapat dan seterusnya. Kedua, yaitu literasi digital.
Literasi digital menjadi kunci bagi Indonesia untuk melakukan mitigasi eskalasi politik yang terkait dengan identitas, misinformasi, dan hate speech di tahun politik 2023 menuju pemilu 2024.
Lemhannas RI mencatat ada kecenderungan terjadinya regresi demokrasi di dunia dan itu juga terjadi di Indonesia. Jika melihat indeks yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga kajian seperti Freedom House Index, maka regresi demokrasi ini memang cenderung terjadi.
Tantangan Indonesia adalah memperkuat konsolidasi demokrasi, sehingga demokrasi Indonesia bisa semakin matang menuju Pemilu 2024 di tengah kecenderungan regresi demokrasi ini.
Pada Konferensi Pers Akhir Tahun 2022 tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Purwadi Arianto, M.Si., Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., dan Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam dan Ketahanan Nasional Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. (rilis)
