BNPP akan menilai IPKP di delapan PKSN Laut

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran IPKP PKSN Kawasan Perbatasan Laut di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/2/2023). Foto :BNPP

Jakarta (Outsiders) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan menurunkan tim guna mengukur  Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 8 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Laut dimana dikatakan kategori sangat baik apabila telah berfungsi sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pelaksana Harian (Plh.) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Gutmen Nainggolan, menyampaikan pengukuran IPKP PKSN dilakukan berdasarkan rumusan yang mempertimbangkan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) yang berbeda setiap PKSN.

Bacaan Lainnya

Mengacu pada agenda pelaksanaan pengukuran IPKP PKSN, maka diharapkan kerja sama dan partisipasi Pemerintah Daerah (OPD terkait) dalam penyampaian data yang diperlukan secara faktual, dengan dukungan peran BPPD Provinsi dan Kabupaten.

“Pengukuran nilai IPKP PKSN diharapkan tidak hanya terbatas pada pengisian kuisioner namun tim penilai IPKP PKSN diharapkan mampu mengelaborasi dan menyajikan data-data pendukung sebagai catatan tertulis untuk dapat menggambarkan kondisi PKSN lebih detail,” ujar Gutmen, Kamis (23/2/2023).

Adapun PKSN laut yang akan diukur IPKP-nya adalah PKSN Sabang, Kota Sabang, Provinsi Aceh; PKSN Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau; PKSN Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; PKSN Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PKSN Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara; PKSN Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; PKSN Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku; dan PKSN Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut, Farida Kurnianingrum, menyebutkan variabel penilaian IPKP PKSN mengacu pada tiga variabel, yaitu lintas batas, pusat simpul transportasi, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Sebelum menerjunkan tim ke lapangan Farida menyampaikan telah menggelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran IPKP PKSN Kawasan Perbatasan Laut di Hotel Grand Orchard Kemayoran, Jakarta Pusat,  Selasa (21/2/2023).

Dalam rapat tersebut BNPP menerima masukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian sebagai penguatan dalam pengukuran IPKP PKSN di lapangan. Selain itu, acara rapat juga sekaligus dimanfaatkan untuk menjelaskan tentang rencana teknis pelaksanaan pengukuran IPKP PKSN.

Farida mengungkapkan bahwa tim yang telah dibentuk akan melaksanakan tugas dalam waktu dekat.

“Penilaian IPKP PKSN dilaksanakan pada Bulan Maret 2023, dan diharapkan akan dapat dipublikasikan pada Bulan April 2023,” ungkap Farida.

Sebagai informasi, skala nilai kelas PKSN dibagi menjadi lima yaitu:

– Kelas A (Kategori Sangat Baik-Nilai Indeks > 0,81) yang artinya PKSN telah berfungsi dengan baik sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan ekonomi.

– Kelas B (Kategori Baik – Nilai indeks 0,61 < Nilai Indeks < 0,80) yang artinya PKSN yang fungsinya sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan sudah baik namun perlu beberapa peningkatan.

– Kelas C (Kategori Cukup – Nilai indeks 0,41 < Nilai Indeks < 0,60) yang artinya PKSN yang sebagian besar fungsinya sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan telah terpenuhi cukup baik namun masih perlu perbaikan yang tidak mendasar.

– Kelas D (Kategori Kurang – Nilai indeks 0,21 < Nilai Indeks < 0,40) yang artinya PKSN yang sebagian besar fungsinya sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan telah terpenuhi namun belum optimal dan perlu perbaikan yang mendasar.

– Kelas E (Kategori Sangat Kurang – Nilai indeks < 0,20) yang artinya PKSN yang sebagian besar fungsinya sebagai kawasan lintas batas, simpul transportasi dan pusat pertumbuhan belum terpenuhi dan perlu intervensi yang sangat mendasar.

PKSN di kawasan perbatasan darat dan laut diproyeksikan menjadi kawasan perkotaan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan.(RH)

Pos terkait