Jakarta (Outsiders) – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Irjen Pol Makhruzi Rahman memaparkan empat poin strategis BNPP RI guna meningkatkan kualitas kecamatan yang berdaya saing di kawasan perbatasan negara, hal tersebut ia sampaikan dalam agenda Rapat Koordinasi Peran Camat Perbatasan Tahun 2024, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
“Sebagai garda terdepan, poin strategis pertama yakni, camat harus terus meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan maupun sosial ekonomi masyarakat,” ungkap Irjen Pol. Makhruzi yang secara definitif menjabat sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI.
Dalam paparannya yang menjadi poin strategis kedua, Irjen Pol Makhruzi hadir secara daring meminta untuk para camat di kawasan perbatasan terus membangun dan memperkuat koordinasi bersama dengan instansi-instansi lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi.
“Keberadaan Koramil, Polsek, dan Instansi teknis lainnya, serta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) perlu terus dioptimalkan, sehingga setiap perkembangan bisa terus termonitor dan dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dalam penyelesaiannya,” ucap Irjen Pol Makhruzi.
Kemudian pada poin strategis ketiga, Irjen Pol Makhruzi mengharapkan, agar Rakor Camat ini dapat menghasilkan rekomendasi yang implementatif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan perbatasan.
Selain itu, lanjut Irjen Pol Makhruzi pada poin strategis keempat, dalam rangka mendukung visi dan misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, rapat koordinasi camat di kawasan perbatasan ini juga sebagai wujud untuk menyikapi tujuh agenda program 100 hari pertama Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kepada para camat di kawasan perbatasan untuk menyusun dan menyampaikan data-data yang terkait dengan program 100 hari Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto di wilayahnya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal ini untuk memfasilitasi serta mewujudkan program presiden di kawasan perbatasan negara,” tegasnya.
Adapun tujuh agenda program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni mengenai Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik; Pemeriksaan kesehatan gratis; Penuntasan tuberkolosis; Pembangunan Rumah Sakit.
Selanjutnya, Renovasi sekolah; Membangun sekolah unggulan terintegrasi; serta Membangun Lumbung Pangan Nasional dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru 150 ribu hektare juga menjadi agenda program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hadir secara langsung sebanyak 185 orang peserta rapat koordinasi camat di kawasan perbatasan yang terdiri dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) atau bagian yang menangani perbatasan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat kawasan perbatasan, serta pegawai maupun pejabat Keasdepan dan Biro di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP.
Sementara itu, Plh Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Sriyanto, dalam sambutannya menjelaskan, bahwa terdapat beberapa tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman para camat dan aparatur pemerintahan lainnya dalam pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan.
“Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan komitmen para camat dan aparatur pemerintahan lainnya dalam mencapai visi dan misi Asta Cita yang merupakan target capaian oleh Presiden RI terpilih tahun 2025-2029,” ujar Sriyanto.
Sriyanto menambahkan, dengan meningkatnya koordinasi antar camat dalam mewujudkan kawasan perbatasan sebagai “Beranda Depan Negara” yang berdaulat, aman, dan sejahtera, juga menjadi pokok penting dalam tujuan kegiatan rapat ini.
“Sehingga, hal-hal yang menjadi isu strategis ke depan dapat teridentifikasi serta dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan negara,” terangnya. (HH/**)
