Siak (Outsiders) – Bupati Siak Afni Zulkifli melantik sebanyak 60 pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Pelantikan berlangsung di Balai Rung Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Rakyat Abdi Praja, Kecamatan Siak, Kamis (12/3/2026).
Afni menjelaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah yang kini harus mengikuti ketentuan manajemen aparatur sipil negara secara nasional.
Menurutnya, penyusunan dan komposisi jabatan saat ini tidak lagi sepenuhnya berdasarkan keputusan kepala daerah, melainkan harus memenuhi persyaratan serta kriteria jabatan yang telah ditetapkan.
“Kedepannya Pemerintah Kabupaten Siak juga akan mulai menerapkan manajemen talenta. Karena itu saya berpesan kepada pejabat yang dilantik maupun yang belum dilantik agar tetap menjadi ASN yang profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat Kabupaten Siak,” ujar Afni.
Ia menegaskan, dari 60 pejabat yang dilantik tersebut tidak ada yang mengalami penurunan jabatan atau demosi. Sebagian besar justru merupakan pejabat yang mendapatkan promosi.
Menurut Afni, promosi tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja perangkat daerah dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan.
“Seorang kepala dinas memiliki target kerja yang tinggi. Untuk mencapai target itu diperlukan rekan kerja yang sejalan dan mampu mendukung pelaksanaan tugas,” katanya.
Afni juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tetap menjaga semangat kerja meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak dalam keadaan baik.
Ia menegaskan pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap berjalan dan bahkan ditingkatkan.
“Dilantiknya bapak dan ibu dalam kondisi keuangan daerah seperti ini merupakan takdir Allah SWT. Namun kita harus tetap semangat bekerja agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Afni meminta pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Siak dapat menjadi sumber informasi yang benar bagi para pegawai di lingkungan kerjanya.
Ia menilai penyampaian informasi yang jelas penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di internal pemerintahan.
“Saya harap pimpinan perangkat daerah bisa menjadi penyambung informasi yang valid dari pemerintah daerah kepada stafnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang pada akhirnya bisa menimbulkan fitnah,” tutupnya. (INF)
