Realisasi keuangan APBD Kabupaten Siak hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 62,10 persen, sementara capaian fisik tercatat 74,42 persen. Bupati Siak Afni Zulkifli meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program sekaligus terbuka menyampaikan perkembangan penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Afni saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Siak Syamsurizal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Heriyanto, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Arif Hamidi, serta pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Siak.
Afni mengatakan, evaluasi anggaran tidak hanya menjadi forum untuk melihat capaian realisasi, tetapi juga mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program dan mencari solusi agar kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan.
Ia meminta setiap OPD menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara terbuka melalui kanal informasi resmi pemerintah maupun media sosial.
“Setiap OPD wajib menyampaikan pembaruan (update) pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif, baik melalui kanal pemberitaan resmi pemerintah maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kondisi terkini keuangan Pemerintah Kabupaten Siak,” tegas Afni.
Sementara itu, Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta OPD menyelaraskan realisasi keuangan dengan capaian pekerjaan fisik. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan sesuai target tahun berjalan.
“Jika ditemukan kendala atau persoalan teknis di lapangan dalam progres pelaksanaannya, segera laporkan dan carikan solusinya agar target dapat dimaksimalkan,” ujar Syamsurizal.
Syamsurizal juga meminta perangkat daerah meningkatkan koordinasi dalam pemanfaatan aset milik Pemkab Siak yang tersebar di sejumlah kecamatan. Optimalisasi aset tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah sekaligus menekan pengeluaran daerah.





