Oleh Gentio Harsono
Dampak konflik di Timur Tengah kian meluas, mulai dari kelangkaan energi dan krisis ekonomi hingga krisis sosial, seperti gelombang demonstrasi besar-besaran di Eropa. Konflik juga meluas hingga Selat Bab el-Mandeb, yang merupakan salah satu jalur laut vital dunia.
Semua berawal dari tersendatnya pasokan logistik akibat krisis geopolitik di Selat Hormuz. Krisis Hormuz memberikan pelajaran tentang pentingnya laut bagi stabilitas ekonomi suatu negara. Sekitar 80 hingga 90 persen perdagangan global bergantung pada laut. Jalur laut menjadi tulang punggung distribusi barang, energi, dan komoditas global karena memiliki kapasitas angkut yang sangat besar sehingga dapat menekan harga barang dan biaya produksi.
Bagi negara-negara industri di Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, dan China, Selat Malaka memiliki arti yang sangat vital. Selat ini merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dan Eropa dengan Asia Timur. Dalam konteks sejarah, jalur perdagangan maritim tersebut juga berkaitan dengan jaringan perdagangan yang dikenal sebagai Jalur Sutra (Silk Road).
Sekitar 40 persen perdagangan maritim dunia serta lebih dari 80 hingga 90 persen pasokan impor minyak mentah Jepang melewati jalur ini. Gangguan sekecil apa pun di Selat Malaka dapat mengancam stabilitas industri dan perekonomian, tidak hanya negara-negara di Asia Timur, tetapi juga kawasan lain yang bergantung pada rantai pasok global.
Bagaimana jika krisis yang terjadi di Teluk Persia juga melanda Selat Malaka? Pertanyaan ini mengemuka seiring kebutuhan untuk menyiapkan skenario diversifikasi jalur pelayaran sebagai alternatif apabila terjadi gangguan akibat konflik geopolitik.
Menyadari hal tersebut, Pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negeri Jepang, sebagaimana diberitakan surat kabar Yomiuri dan dikutip South China Morning Post pada 22 Juli 2026, berencana mengembangkan peta navigasi berpresisi tinggi (high-precision nautical charts) di lima titik strategis jalur pelayaran Asia Tenggara. Program tersebut direncanakan melalui kerja sama dengan Indonesia dan Filipina, mencakup Selat Maluku, Selat Ombai, dan Selat Sunda di Indonesia serta Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina.
Langkah Tokyo tersebut merupakan strategi untuk mengurangi risiko gangguan perdagangan global dengan mengacu pada krisis yang berlangsung di Selat Hormuz. Jepang menyadari pentingnya menjamin kelancaran rantai pasok yang menopang perekonomiannya.
Rencana Jepang ini juga berkaitan dengan upaya meningkatkan ketahanan maritim dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pada Sea Lines of Communication (SLOC), yakni jalur komunikasi dan distribusi maritim yang menjadi titik kritis bagi perdagangan dan pasokan energi Jepang. Hal ini penting mengingat lebih dari 80 persen kapal tanker yang mengangkut minyak mentah dari Timur Tengah menuju Jepang saat ini melintasi Selat Malaka.
Pemerintah Jepang disebut akan mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar yen Jepang, atau sekitar 400 juta yen untuk setiap selat. Pendanaan tersebut direncanakan melalui skema Official Development Assistance (ODA) kepada pemerintah Indonesia dan Filipina.
Jepang juga tengah menyiapkan dua jalur alternatif. Pertama, jalur yang membentang dari Selat Sunda melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, kemudian ke utara melewati Selat Surigao di Filipina. Kedua, jalur dari Australia di bagian selatan melalui Selat Ombai yang berada di ALKI III, kemudian ke utara melewati Selat Maluku. Kedua jalur tersebut direncanakan menjadi rute alternatif apabila terjadi gangguan pada jalur utama.
Melalui kerja sama ini, Jepang mulai merancang konsep jalur pelayaran alternatif yang memungkinkan kapal-kapal niaganya tetap beroperasi apabila terjadi penutupan atau gangguan pada titik sempit strategis (chokepoint) utama, seperti Selat Hormuz, Selat Malaka, maupun Selat Singapura.
Pemilihan Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai menunjukkan nilai strategis perairan Indonesia dalam arsitektur logistik maritim global, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ketiga selat tersebut berkaitan dengan jalur ALKI yang memberikan hak lintas bagi kapal asing sesuai ketentuan hukum laut internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).
Sementara itu, Selat Surigao dan Selat Balabac di Filipina dipilih karena berfungsi sebagai penghubung antarkawasan perairan, termasuk Laut China Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik. Kedua selat tersebut melengkapi jaringan jalur pelayaran alternatif yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tanpa sepenuhnya bergantung pada Selat Malaka dan Selat Singapura.
Dampak Strategis
Dengan tersedianya peta hidrografi berpresisi tinggi, peta laut yang akurat, serta peningkatan sarana bantu navigasi di kelima selat tersebut, kawasan ini diproyeksikan menjadi koridor maritim alternatif yang dapat meningkatkan ketahanan rantai pasok dan konektivitas pelayaran di Indo-Pasifik.
Bagi Indonesia, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas pelayaran kapal tanker dan kapal niaga bertonase besar yang selama ini terkonsentrasi di Selat Malaka. Perkembangan ini juga dapat meningkatkan arti strategis ALKI dalam menjaga kesinambungan perdagangan global.
Di sisi lain, peningkatan aktivitas pelayaran internasional akan menambah kompleksitas ancaman keamanan maritim. Padatnya lalu lintas kapal berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran, pencemaran laut, kejahatan transnasional yang melibatkan aktor negara maupun nonnegara, serta praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing atau IUU Fishing).
Kegiatan pemetaan hidrografi beresolusi tinggi di perairan strategis Indonesia juga memiliki dimensi keamanan yang sensitif karena menghasilkan data terperinci mengenai karakteristik dasar laut dan kondisi oseanografi yang bernilai taktis maupun strategis.
Oleh karena itu, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan, prosesnya perlu tetap berada di bawah pengawasan dan pengendalian Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional mengenai survei hidrografi dan pemanfaatan data hidrospasial kelautan, termasuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Survei Hidrografi dan Pemetaan Hidrografi Nasional.
Dampak Politik
Dari perspektif geopolitik, penggunaan skema Official Development Assistance (ODA) dalam proyek ini mencerminkan perluasan instrumen diplomasi Jepang di bawah kebijakan Free and Open Indo-Pacific (FOIP).
Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan keselamatan navigasi pelayaran, tetapi juga mempererat hubungan strategis dengan negara-negara pantai serta membangun ketahanan rantai pasok kawasan.
Dengan demikian, proyek ini merupakan perpaduan antara kepentingan ekonomi, diplomasi maritim, dan upaya memperluas pengaruh strategis Jepang di Indo-Pasifik, khususnya di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan tersebut.
Bagi Indonesia, inisiatif Pemerintah Jepang menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Dari sisi peluang, kerja sama ini dapat mendukung keselamatan pelayaran, meningkatkan kapasitas survei kelautan nasional, serta memperkuat posisi geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan yang menguasai sejumlah titik penting jalur pelayaran dunia.
Namun, meningkatnya peran Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai sebagai jalur alternatif perdagangan global juga menuntut peningkatan pengawasan dan pengamanan wilayah laut.
Mencermati rencana Jepang tersebut, TNI AL perlu meningkatkan Maritime Domain Awareness (MDA) melalui integrasi radar pantai, Automatic Identification System (AIS), satelit, pesawat patroli maritim, pengerahan unsur kapal perang Republik Indonesia (KRI), serta kemampuan survei hidrografi nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal).
Dengan demikian, data strategis kelautan tetap berada dalam kendali Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya adaptif dalam merespons rencana pengembangan rute alternatif Jepang yang mencakup tiga selat di jalur ALKI, yaitu Selat Sunda, Selat Maluku, dan Selat Ombai.
Meningkatnya pelayaran global melalui ALKI berpotensi memberikan dampak besar bagi Indonesia sekaligus meningkatkan posisi tawar negara di kancah internasional.
Pada akhirnya, hidrografi tidak lagi dapat dipandang sebagai peta laut semata. Hidrografi merupakan salah satu kunci bagi kelancaran perekonomian dan garda pendukung pertahanan maritim Indonesia.
Tentang Penulis:
Dr. Gentio Harsono
Associate Profesor di Universitas Pertahanan RI.
Dosen Tetap di Fakultas Strategi Pertahanan UNHAN RI
