Memburu Penyeludup Benih Lobster, Menguji Keseriusan Negara Menjaga Kekayaan Laut

Ilustrasi Karikatur: Rekayasa AI ~ Credit ChatGPT

Oleh Syam Irfandi

 

Bacaan Lainnya

Penyelundupan benih bening lobster (BBL) terus menguji kemampuan Indonesia menjaga kekayaan lautnya. Puluhan hingga ratusan ribu benih yang berasal dari perairan Nusantara berulang kali diamankan dalam operasi penegakan hukum, sementara pemerintah berupaya membangun industri budi daya lobster di dalam negeri. Rangkaian kasus tersebut menegaskan perlunya strategi yang menghubungkan pemberantasan jaringan penyelundupan, pembenahan tata kelola, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Kasus yang diungkap Bareskrim Polri pada Oktober 2026 menjadi salah satu gambaran persoalan tersebut. Sebanyak 73.877 ekor BBL diamankan dalam perkara yang bermula dari pengangkutan benih asal Pangandaran, Jawa Barat, yang diduga akan dikirim ke luar negeri melalui jalur distribusi lintas wilayah dan negara transit. Dari jumlah itu, 73.477 ekor diserahkan kepada Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam untuk dibudidayakan, sedangkan 400 ekor disisihkan sebagai barang bukti untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Kasus tersebut mengikuti pengungkapan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2026, Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau menggagalkan upaya penyelundupan 129.965 ekor BBL di perairan Pulau Teluk Bakau, Batam. Pada Mei 2025, aparat juga mengamankan sekitar 200.000 ekor BBL di Pelabuhan Merak yang diduga akan dikirim dari Pacitan, Jawa Timur, menuju Singapura melalui jalur darat dan laut dengan melintasi Pulau Sumatera.

Rangkaian pengungkapan itu memperlihatkan tantangan pengawasan terhadap perdagangan BBL yang melibatkan jalur distribusi panjang. Penindakan di satu titik dapat menghentikan pengiriman tertentu, tetapi penyidik tetap perlu menelusuri pemasok, pengangkut, pemodal, dan penerima akhir untuk mengetahui struktur jaringan secara utuh. Karena itu, keberhasilan pemberantasan penyelundupan harus diukur melalui hasil penyidikan dan kemampuan mencegah jaringan serupa beroperasi kembali.

Bongkar pengendali, telusuri aliran uang

Pemberantasan penyelundupan BBL perlu berorientasi pada pemutusan rantai keuntungan ilegal. Penangkapan orang yang membawa benih merupakan bagian penting dari penegakan hukum, tetapi pengungkapan perkara perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pihak yang membiayai pengiriman, mengatur distribusi, menampung barang, dan menerima hasil penjualan. Setiap peran harus dibuktikan melalui penyidikan agar penegakan hukum menjangkau pihak yang bertanggung jawab sesuai tingkat keterlibatannya.

Penelusuran aliran dana menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan perkara. Penyidik perlu mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan perdagangan ilegal, memeriksa kepemilikan aset yang relevan, serta menerapkan ketentuan tindak pidana pencucian uang apabila ditemukan dasar hukum dan bukti yang memadai. Langkah ini dapat membantu mengungkap struktur pembiayaan jaringan sekaligus mendukung upaya perampasan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana.

Pengawasan juga perlu mengikuti pola distribusi barang. Pemeriksaan di daerah asal benih, jalur darat, pelabuhan, bandara, perairan perbatasan, dan tempat penampungan harus terhubung melalui pertukaran informasi antarlembaga. Kerja sama dengan negara tujuan atau negara transit diperlukan untuk menelusuri penerima akhir dan bukti transaksi lintas negara.

Pemerintah juga perlu membuka indikator kinerja penindakan secara berkala. Publik perlu mengetahui perkembangan pengungkapan jaringan, status perkara, hasil penelusuran aset, dan pola pengulangan modus. Data tersebut akan membantu menilai apakah penegakan hukum berhasil mengurangi ruang gerak pelaku atau masih menghadapi pola penyelundupan yang berulang.

Kebijakan harus menghasilkan industri budi daya

Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan kebijakan ekonomi yang memberikan ruang tumbuh bagi usaha legal. Indonesia memiliki potensi sumber daya BBL yang besar, sementara permintaan pasar luar negeri menjadi salah satu faktor yang membuat komoditas tersebut menarik bagi jaringan perdagangan ilegal. Pemerintah pada Oktober 2026 memperkirakan potensi BBL Indonesia mencapai sekitar 465,8 juta ekor per tahun dan potensi kerugian ekonomi akibat penyelundupan mencapai Rp30 triliun hingga Rp40 triliun per tahun.

Angka tersebut merupakan estimasi pemerintah mengenai potensi ekonomi yang hilang, bukan nilai kerugian yang telah dibuktikan dalam satu perkara pidana. Meski demikian, besarnya estimasi tersebut memperlihatkan pentingnya membangun sistem pengelolaan yang mampu mempertahankan nilai ekonomi BBL di dalam negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan budi daya didukung infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga terampil, dan akses pasar yang memadai.

Nilai ekonomi lobster dapat berkembang melalui pembesaran benih hingga ukuran konsumsi. Proses tersebut membuka kegiatan usaha dalam penyediaan pakan, pengelolaan fasilitas budi daya, transportasi, pengolahan, dan pemasaran. Apabila rantai usaha tersebut berkembang di dalam negeri, nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.

Namun, peluang itu membutuhkan kebijakan yang dapat dijalankan secara konsisten. Pembudidaya memerlukan kepastian aturan, akses terhadap benih sesuai ketentuan, pendampingan teknis, fasilitas pembesaran, dan pembiayaan yang terjangkau. Nelayan juga membutuhkan jalur pemasaran yang transparan agar mereka dapat berpartisipasi dalam rantai usaha yang sah.

Pada Juni 2025, akademisi IPB University Irzal Effendi menyoroti pelaksanaan regulasi pengelolaan BBL yang belum optimal. Ia menjelaskan bahwa terbatasnya perusahaan yang terlibat dalam skema pengeluaran benih pada saat itu, sementara kebutuhan di Vietnam tetap tinggi, turut membuka ruang bagi perdagangan ilegal. Pandangan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan, dengan tetap menegaskan bahwa persoalan tata kelola tidak membenarkan pelanggaran hukum.

Pemerintah telah mengubah arah pengelolaan lobster melalui regulasi. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan kemudian diubah melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026 yang berlaku sejak 4 Maret 2026. Pada 12 Oktober 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penghentian ekspor BBL dan prioritas pengembangan budi daya domestik.

Pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Pembentukan satgas tersebut perlu diikuti pembagian tugas yang jelas, koordinasi operasional, dan target kinerja yang terukur. Publik perlu memperoleh informasi mengenai hasil penindakan, perkembangan penyidikan, perbaikan pengawasan, serta dampak kebijakan terhadap pertumbuhan usaha budi daya legal.

Ukur keberhasilan dari hasil, bukan kegiatan

Pemanfaatan benih hasil sitaan untuk kegiatan budi daya dapat menjadi bagian dari upaya mengembalikan manfaat ekonomi ke dalam negeri. Sebanyak 73.477 ekor BBL dari perkara Pangandaran yang diserahkan kepada BPBL Batam memberikan kesempatan untuk menguji proses penanganan dan pembesaran benih tersebut. Namun, keberhasilan pemanfaatannya perlu dibuktikan melalui data kelangsungan hidup, pertumbuhan, biaya pemeliharaan, dan hasil produksi.

Pemerintah perlu memublikasikan perkembangan benih tersebut secara berkala. Informasi mengenai tingkat kelangsungan hidup, jumlah lobster yang mencapai ukuran konsumsi, biaya operasional, dan nilai hasil panen akan membantu publik menilai manfaat ekonominya. Transparansi juga diperlukan untuk menjelaskan pihak yang mengelola hasil budi daya dan mekanisme distribusi manfaatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan kebijakan pengelolaan BBL juga perlu dinilai dari dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Pemerintah perlu mengukur akses pembudidaya terhadap benih legal, pertumbuhan usaha, penyerapan tenaga kerja, akses pembiayaan, dan kepastian pemasaran hasil panen. Data tersebut penting untuk memastikan bahwa pengembangan industri lobster domestik membuka kesempatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Aspek lingkungan harus tetap menjadi bagian dari kebijakan. Potensi BBL yang besar tidak otomatis berarti seluruh benih aman diambil dari alam tanpa memperhitungkan kondisi populasi dan daya dukung ekosistem. Pengambilan benih perlu mengikuti ketentuan yang berlaku dan didukung pengelolaan yang bertanggung jawab agar pengembangan industri tidak mengorbankan keberlanjutan sumber daya laut.

Kesimpulannya, penyelundupan benih lobster merupakan ujian terhadap kemampuan negara mengelola sumber daya alamnya sendiri. Pemerintah perlu memutus jaringan perdagangan ilegal melalui penegakan hukum yang menjangkau pengendali dan aliran uang, memperkuat pengawasan lintas wilayah, serta memastikan kebijakan budi daya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha legal. Keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya penyelundupan, terbongkarnya jaringan utama, tumbuhnya industri budi daya, dan meningkatnya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat pesisir.

Pos terkait