Jakarta (Outsiders) – Pengembangan pasar rakyat di kawasan perbatasan menjadi salah satu agenda yang dibahas Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) bersama Kantor Staf Presiden (KSP). Langkah ini diarahkan untuk menangkap peluang perdagangan dan jasa dari mobilitas warga lintas negara, termasuk wisatawan asal Sarawak, Malaysia, yang berkunjung ke Singkawang dan Pontianak.
Perwakilan KSP, Christopher Nugraha, menilai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) berpotensi menjadi penggerak aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui sinergi kementerian dan lembaga terkait, termasuk dalam pengembangan pasar rakyat.
“Banyak sekali mereka yang dari Malaysia, yang dari Sarawak itu melintas pergi ke Singkawang dan ke Pontianak untuk berwisata, menginap, dan makan kuliner. Inilah salah satu contoh bagaimana PLBN kemudian menjadi pengungkit, penggerak, dan juga memfasilitasi kegiatan ekonomi yang berdampak,” kata Christopher dalam audiensi bersama BNPPDT di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Selain sektor perdagangan dan pariwisata, pembahasan tersebut mencakup penyelarasan program prioritas nasional dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Christopher mencontohkan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sota yang telah dibangun, tetapi belum beroperasi. Padahal, menurut dia, terdapat sejumlah sekolah di sekitar wilayah tersebut yang berpotensi menjadi penerima manfaat.
“Kita juga bisa melihat bahwa di sekitar perbatasan Sota itu ada sejumlah sekolah. Harapannya, [program MBG] ini bisa menjadi dukungan kepada sekolah-sekolah, khususnya dalam peningkatan gizi murid-murid di sana,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan penjajakan sinergi layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di PLBN untuk menjangkau masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Keberadaan PLBN dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses terhadap layanan dasar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT, Nurdin, mengatakan penanganan daerah terpencil akan diawali dengan pemetaan wilayah dan penetapan kriteria untuk menentukan prioritas pembangunan.
“Untuk daerah terpencil, kita petakan terlebih dahulu, menentukan kriterianya, kemudian menetapkan prioritas. Dari prioritas tersebut, kita susun rencana induk penanganan yang terintegrasi dengan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan,” kata Nurdin.
Pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana induk dan rencana aksi yang terintegrasi. Pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan lokal.
Menurut Nurdin, penanganan daerah terpencil diarahkan untuk membuka akses wilayah yang masih terisolasi. Sinergi lintas sektor diperlukan agar program tersebut dapat direalisasikan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, program pemberdayaan masyarakat mencakup pendataan, pendampingan, serta pembinaan dan pengamanan nelayan selama melaut. Program tersebut juga diarahkan untuk membantu masyarakat menghadapi cuaca ekstrem dan gelombang besar yang dapat menghambat aktivitas ekonomi serta transportasi.
Untuk kawasan perbatasan darat, BNPPDT menyiapkan program percontohan Membangun Kampung Papua Mandiri di Beranda Negeri. Program ini menyasar tujuh kampung di sekitar PLBN melalui pengembangan konektivitas, pembangunan jembatan dan sumur bor, serta pengembangan pertanian melalui pencetakan sawah dan kebun.
Melalui pembahasan bersama KSP, BNPPDT mengagendakan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani keterbatasan akses, memperluas layanan dasar, dan mengembangkan peluang ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan serta daerah terpencil.
