Miangas (Outsiders) – Kepulauan Talaud. Penyediaan sumur bor, pembangunan jalan desa, dan revitalisasi sekolah menjadi sejumlah kebutuhan yang diidentifikasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.
Kebutuhan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Filipina yang dilakukan Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat berkunjung ke Miangas, Kamis kemarin (22/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruli meninjau Pos Pengamanan Perbatasan Miangas, SMP Nanusa Miangas, Titik Nol Pulau Miangas, serta Kantor Border Crossing Station (BCS). Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi wilayah sekaligus menghimpun persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Maruli mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai kebutuhan pembangunan di Pulau Miangas.
“Sebenarnya saya sudah berencana untuk datang ke sini untuk melihat, sekaligus mengevaluasi apa lagi yang mau dikerjakan,” ujar Maruli.
Kebutuhan Infrastruktur Dipetakan
BNPPDT menghimpun sejumlah persoalan yang ditemukan selama peninjauan untuk dikaji sebagai bahan penyusunan program pembangunan. Infrastruktur dasar, termasuk sumur bor dan jalan desa, serta revitalisasi sekolah menjadi beberapa kebutuhan yang mendapat perhatian.
Aspek kesejahteraan masyarakat juga masuk dalam identifikasi tersebut. Namun, kebutuhan yang telah dihimpun masih akan dibahas lebih lanjut sebelum ditentukan bentuk penanganan dan program yang dapat dilaksanakan.
Maruli mengatakan, berbagai persoalan di lapangan perlu didiskusikan untuk mencari langkah yang sesuai dengan kebutuhan wilayah perbatasan.
“Saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya semua program itu bisa berlanjut. Sementara ini saya mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahannya, nanti kita cari ide-ide apa yang bisa kita lakukan,” katanya.
Hasil identifikasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Belum ada rincian mengenai jadwal pelaksanaan maupun alokasi anggaran untuk kebutuhan yang teridentifikasi dalam kunjungan tersebut.
Peninjauan Berlanjut ke Kawasan Perbatasan Lain
Maruli menambahkan, peninjauan lapangan akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan perbatasan lainnya di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah.
Dalam kunjungan ke Miangas, Maruli didampingi Sekretaris BNPPDT Makhruzi Rahman, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Edi Nurhabad, serta Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Topri Daeng Balaw.
Identifikasi lapangan tersebut menjadi salah satu bahan bagi BNPPDT dalam mengevaluasi dan menyusun program pembangunan kawasan perbatasan. Tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat di Miangas akan bergantung pada hasil pembahasan dan penetapan program selanjutnya.
