Kalimatan Utara (Outsiders) – keterbatasan akses menuju Krayan menjadi perhatian pemerintah. Masyarakat di kawasan perbatasan tersebut masih mengandalkan transportasi udara dan jalur sungai untuk mobilitas serta distribusi logistik.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Muhammad Tito Karnavian mengatakan akses menuju Krayan perlu masuk dalam prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk melalui penyusunan tahapan pembangunan jalan mulai 2027.
“Mereka melalui jalur seperti ke Krayan yang harus melalui jalan udara atau jalan sungai sampai berhari-hari. Hal ini membuat kita prihatin,” kata Tito dalam rapat koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).
Tito mengatakan pemerintah perlu menyusun tahapan pembangunan konektivitas Krayan secara terukur. Rencana tersebut akan dibagi berdasarkan target pekerjaan setiap tahun, termasuk kebutuhan anggaran yang selanjutnya disampaikan kepada Presiden.
“Tadi kita diskusikan, sebaiknya di-breakdown. Tahun 2027 mau mengerjakan mana, 2028 mengerjakan mana, dan 2029 mengerjakan mana. Hitung anggaran per tahunnya berapa, itu yang harus disampaikan ke Bapak Presiden,” jelas Tito.
Keterbatasan akses darat selama ini membuat perjalanan menuju Krayan bergantung pada jalur udara dan sungai. Kondisi tersebut turut memengaruhi pergerakan masyarakat serta pengiriman kebutuhan dan barang ke kawasan perbatasan.
Selain pembangunan jalan, pemerintah menilai Bandara Krayan tetap memiliki peran penting. Renovasi bandara dinilai diperlukan untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperpendek jalur distribusi logistik.
“Hal itu juga penting [renovasi bandara] karena bisa memotong jalur logistik, untuk mobilitas orang, dan lain-lain. Meskipun nanti akses jalannya sudah ada, tidak apa-apa,” ungkap Tito.
Menurut Tito, keberadaan akses udara tetap diperlukan meski konektivitas darat menuju Krayan nantinya tersambung. Bandara dapat menjadi pilihan transportasi bagi masyarakat dan jalur distribusi barang, terutama ketika kebutuhan mobilitas tidak dapat seluruhnya dilayani melalui jalan darat.
Pembangunan konektivitas Krayan juga ditempatkan dalam konteks pengembangan kawasan perbatasan. Pemerintah melihat akses transportasi sebagai salah satu kebutuhan dasar agar aktivitas masyarakat dan perekonomian di wilayah perbatasan dapat berkembang.
“Kita punya konsep untuk memperkuat daerah perbatasan luar ini dengan cara membangun daerahnya agar maju, supaya rasa nasionalisme mereka tinggi dan menjadi buffer zone sistem pertahanan kita,” ucap Tito.
BNPP RI selanjutnya akan mengoordinasikan rencana tersebut bersama kementerian terkait, TNI, dan pemerintah daerah. Tahapan pembangunan akan disusun berdasarkan kebutuhan wilayah, kemampuan anggaran, serta prioritas pekerjaan pada setiap tahun.
Bagi masyarakat Krayan, konektivitas menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan waktu tempuh, mobilitas, dan distribusi logistik. Pemerintah kini menyiapkan tahapan pembangunan agar persoalan akses tersebut dapat ditangani secara bertahap mulai 2027.
