Jakarta (Outsiders) – Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 harus diikuti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menilai belanja negara dalam APBN 2027 tidak boleh berhenti pada pencapaian angka pertumbuhan, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Amin mengatakan belanja negara perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam rancangan APBN 2027, mulai dari pendidikan, kesehatan, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan hingga Transfer ke Daerah (TKD).
“Ya tentu untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat yang utama, untuk kesejahteraan rakyat. Alokasinya sudah jelas ada untuk pendidikan yang paling besar tentu saja. Itu kan amanat konstitusi, kemudian untuk sektor kesehatan, subsidi itu juga alokasinya sangat besar,” kata Amin saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Amin, besarnya anggaran belum dapat menjadi ukuran tunggal keberhasilan APBN. Belanja negara harus mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas, terutama melalui penciptaan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
“Jadi bukan saja kita mengejar pertumbuhannya 6 persen, tapi pertumbuhan yang berkualitas, yang bisa menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan juga pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Amin menilai persoalan lapangan kerja perlu ditempatkan sebagai salah satu sasaran utama kebijakan fiskal. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penyerapan tenaga kerja akan membuat manfaat pembangunan sulit dirasakan secara merata.
Karena itu, belanja negara perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki kemampuan menciptakan aktivitas ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan dan belanja di daerah menghasilkan kegiatan ekonomi produktif, bukan sekadar mengejar realisasi anggaran.
Kelas Menengah Perlu Dijaga
Selain lapangan kerja, Amin menyoroti kondisi kelas menengah yang dinilainya perlu mendapat perhatian dalam APBN 2027. Menurut dia, keberadaan kelas menengah berkaitan erat dengan daya beli dan konsumsi masyarakat yang menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.
Amin menyebut sekitar 54 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi. Setelah ditelaah, konsumsi kelas menengah menjadi salah satu penopang penting.
Karena itu, kebijakan pemerintah menurutnya tidak dapat hanya berorientasi pada masyarakat miskin dan kelompok kurang mampu yang selama ini menjadi sasaran berbagai program subsidi maupun bantuan sosial.
Kelas menengah juga perlu dijaga agar daya belinya tidak terus tertekan. Kondisi tersebut penting karena penurunan daya beli kelas menengah dapat berdampak terhadap konsumsi sekaligus aktivitas usaha.
Salah satu ukuran keberhasilan kebijakan APBN, menurut Amin, adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, turunnya tingkat pengangguran, serta bertambahnya masyarakat yang mampu naik dari kelompok rentan menuju kelas menengah.
TKD Harus Beri Dampak ke Daerah
Amin juga menyoroti alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Dana tersebut menurutnya harus digunakan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.
TKD memiliki posisi penting karena sebagian aktivitas pelayanan publik dan pembangunan berlangsung di daerah. Karena itu, penggunaan anggaran tersebut perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung kepada masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Amin mengatakan DPR menerima masukan dari sejumlah pemerintah daerah terkait persoalan tersebut.
Ia meminta pemerintah pusat terbuka mengenai besaran hak masing-masing daerah serta mempercepat pemenuhannya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah pusat.
“Kami juga menyadari dan juga menerima masukan masukan dari beberapa pemerintahan daerah tentang dana bagi hasil ini. Tentu kami mendorong agar pemerintah pusat bisa lebih transparan sesungguhnya, haknya daerah berapa, dan juga bisa secepatnya untuk memenuhi keinginan daerah itu,” kata Amin.
Bagi Amin, APBN 2027 pada akhirnya harus dinilai dari manfaat yang dihasilkan, bukan semata-mata dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya.
Pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi target penting, tetapi angka tersebut harus diterjemahkan menjadi lebih banyak kesempatan kerja, pengangguran yang lebih rendah, daya beli yang terjaga dan kesejahteraan yang lebih merata.
Dengan ukuran tersebut, APBN 2027 tidak sekadar menjadi instrumen untuk mengejar pertumbuhan, tetapi menjadi alat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
