Delapan puluh satu tahun perjalanan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat perubahan besar dalam sejarah Indonesia. Berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945, kekuatan bersenjata Republik berkembang menjadi TKR, TRI, TNI, APRIS, APRI, kemudian ABRI, sebelum kembali menjadi TNI setelah Reformasi 1998. Perubahan tersebut berlangsung seiring pergantian rezim, konflik bersenjata, perubahan politik, reformasi kelembagaan dan tuntutan pertahanan negara hingga 2026.
Cikal bakal TNI lahir tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Saat negara yang baru berdiri belum memiliki tentara nasional, pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), tanggal yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun TNI. Organisasi tersebut selanjutnya mengalami perubahan menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).
Namun, tentara Indonesia pada masa itu belum sepenuhnya menjadi satu organisasi. Di berbagai daerah terdapat laskar dan kelompok bersenjata yang lahir dari perjuangan rakyat menghadapi kekuasaan kolonial. Pemerintah kemudian berusaha menyatukan kekuatan tersebut ke dalam satu struktur tentara nasional.
Arsip Nasional Republik Indonesia mencatat, pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan perubahan TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan tersebut mencakup TRI dan berbagai laskar perjuangan. Presiden kemudian melantik pucuk pimpinan TNI pada 28 Juli 1947.
Momentum itu menjadi titik penting dalam pembentukan identitas TNI. Tentara bukan dibentuk dari ruang birokrasi yang kosong, melainkan tumbuh di tengah revolusi dan perang mempertahankan kemerdekaan.
Nama-nama seperti Jenderal Soedirman, Letjen Oerip Soemohardjo, TB Simatupang dan sejumlah tokoh militer lain kemudian menjadi bagian penting dari fase awal tersebut.
Soedirman menjadi figur sentral. Ia bukan hanya dikenal sebagai Panglima Besar pada masa revolusi, tetapi juga sebagai simbol tentara yang tetap menjalankan perang gerilya ketika pusat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948.
Perang kemerdekaan membuat organisasi TNI berkembang dalam kondisi yang sangat berbeda dengan tentara negara modern. Persenjataan terbatas, struktur pemerintahan belum stabil dan wilayah Republik belum sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah Indonesia. Perang gerilya menjadi salah satu strategi utama mempertahankan keberadaan Republik.
Setelah Konferensi Meja Bundar, perubahan politik kembali membawa perubahan organisasi militer. Pada akhir 1949, ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri, dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Organisasi tersebut merupakan gabungan TNI dan bekas tentara Kerajaan Belanda di Indonesia, KNIL, dengan TNI sebagai inti. Setelah RIS dibubarkan pada Agustus 1950 dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, APRIS berubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).
Fase 1950-an kemudian membawa TNI memasuki persoalan yang berbeda. Ancaman tidak hanya berasal dari luar negeri. Pemerintah menghadapi berbagai pergolakan bersenjata di sejumlah daerah, antara lain APRA, Andi Azis, Republik Maluku Selatan, DI/TII, PRRI dan Permesta.
Operasi-operasi tersebut membuat TNI semakin terlibat dalam persoalan politik dan keamanan dalam negeri. Di saat yang sama, Indonesia menghadapi persoalan geopolitik yang berkaitan dengan wilayah dan kepentingan nasional.
Salah satu yang paling penting adalah perjuangan pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961. TNI kemudian menjalankan berbagai persiapan operasi untuk menghadapi Belanda di wilayah tersebut.
Dalam fase itu muncul tokoh seperti Mayor Jenderal Soeharto yang ditunjuk menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Operasi tersebut kemudian berkembang hingga tercapainya Persetujuan New York pada 1962 dan pengalihan administrasi Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA pada 1963.
TNI juga terlibat dalam Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada dekade 1960-an. Periode ini memperlihatkan bahwa militer Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan teritorial, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan.
Di tengah perubahan tersebut, struktur militer kembali berubah. TNI kemudian masuk ke dalam organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perubahan ini menjadi awal dari fase panjang ketika kekuatan militer berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan politik Indonesia.
Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik paling menentukan. Penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat di Jakarta memicu krisis politik besar yang kemudian mengubah keseimbangan kekuasaan nasional.
Jenderal Soeharto tampil sebagai salah satu figur utama dalam fase setelah peristiwa tersebut. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966, posisi politik Soeharto semakin kuat. Setahun kemudian, Soeharto menjadi pejabat presiden dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.
Di bawah Orde Baru, ABRI memiliki posisi yang jauh lebih luas dalam kehidupan negara. Konsep Dwifungsi ABRI memberikan ruang bagi militer dalam bidang pertahanan-keamanan sekaligus sosial-politik.
UU Nomor 20 Tahun 1982 menjadi salah satu landasan hukum penting pada masa tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, UU Nomor 2 Tahun 1988 mengenai Prajurit ABRI juga mencerminkan kedudukan ABRI yang tidak terbatas pada fungsi pertahanan dan keamanan.
Pada periode ini, sejumlah tokoh militer seperti Jenderal Soeharto, Jenderal LB Moerdani, Jenderal Edi Sudrajat dan Jenderal Wiranto menjadi figur penting dalam sejarah ABRI dan pemerintahan.
Namun, dominasi tersebut akhirnya berhadapan dengan gelombang Reformasi 1998.
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1997 berkembang menjadi krisis politik. Demonstrasi mahasiswa meluas. Tuntutan perubahan politik semakin kuat. Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.
Presiden BJ Habibie kemudian memimpin masa transisi. Salah satu agenda besar yang muncul adalah reformasi sektor keamanan dan perubahan hubungan militer dengan kehidupan politik.
Reformasi tidak serta-merta mengubah TNI dalam satu malam. Perubahan berlangsung melalui sejumlah keputusan politik dan hukum.
Salah satu langkah awal adalah pemisahan Polri dari ABRI. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 secara khusus mengatur langkah kebijakan menuju pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Kemudian lahir TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri. TAP MPR tersebut menjadi landasan politik konstitusional bagi pemisahan dua institusi yang sebelumnya berada dalam satu tubuh ABRI.
Pada 1 Juli 2000, Polri resmi lepas dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, sedangkan TNI menjadi lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemhan mencatat perubahan tersebut sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan pascareformasi.
Reformasi juga membawa perubahan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Struktur Kementerian Pertahanan dipisahkan dari Mabes TNI, sedangkan TNI diarahkan menjadi organisasi militer profesional yang tidak lagi menjalankan fungsi sosial-politik seperti pada era sebelumnya.
Babak baru itu memperoleh landasan lebih jelas melalui UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Undang-undang tersebut menegaskan TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas TNI meliputi menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa. TNI menjalankan Operasi Militer untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang, serta dapat berperan dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
UU tersebut juga menempatkan profesionalisme TNI dalam kerangka demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia serta hukum nasional dan internasional.
Dengan demikian, perjalanan dari ABRI menuju TNI bukan sekadar pergantian nama. Ada perubahan mendasar mengenai posisi militer dalam negara.
Jika pada masa Orde Baru militer memiliki peran sosial-politik secara formal, maka setelah Reformasi peran TNI diarahkan pada pertahanan negara dalam sistem demokrasi.
Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap cara TNI melihat ancaman. Selain perang konvensional, TNI menjalankan berbagai tugas nonperang, termasuk pengamanan perbatasan, penanggulangan bencana, bantuan kepada pemerintah dalam situasi tertentu, operasi perdamaian dan berbagai tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Perjalanan tersebut memasuki babak baru pada 2025. Tepa pada 26 Maret 2025, pemerintah mengundangkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. UU tersebut berlaku sejak tanggal yang sama. Perubahan mencakup sejumlah hal, antara lain kedudukan TNI, tugas TNI, penempatan prajurit pada kementerian/lembaga dan usia masa dinas keprajuritan.
UU tersebut juga mengatur bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berada di bawah Presiden. Sementara kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.
Perubahan itu menandai fase baru perjalanan TNI setelah lebih dari dua dekade Reformasi.
Pada 2026, TNI memasuki usia 81 tahun. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026.
Dalam momentum tersebut, Presiden menegaskan kembali identitas TNI sebagai tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang.
Namun, TNI 2026 tidak lagi sama dengan organisasi yang berdiri di tengah revolusi 1945. Struktur, teknologi, kebutuhan pertahanan dan lingkungan strategis telah berubah.
Pada HUT ke-81 TNI, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Peresmian tersebut menjadi salah satu gambaran perubahan organisasi TNI dalam menghadapi kebutuhan pertahanan saat ini.
Panglima TNI pada 2026 adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto. Di bawahnya terdapat tiga kepala staf angkatan, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara. Struktur tersebut menunjukkan bahwa TNI tetap berdiri sebagai satu organisasi pertahanan dengan tiga matra utama.
Perubahan organisasi, teknologi pertahanan dan tuntutan lingkungan strategis membuat TNI memasuki fase baru. Tantangannya tidak hanya perang terbuka, tetapi juga keamanan wilayah perbatasan, ruang udara dan laut, ancaman siber, perkembangan teknologi militer serta kebutuhan menjaga kesiapan pertahanan negara.
Di tengah perubahan itu, sejarah TNI tetap berawal dari satu persoalan yang sama: bagaimana negara yang baru merdeka mempertahankan kedaulatannya.
Dari BKR pada 1945, TKR, TRI, TNI, APRIS, APRI, ABRI hingga kembali menjadi TNI, nama organisasi berubah mengikuti perjalanan negara. Tetapi setiap fase meninggalkan warisan sekaligus persoalan yang membentuk TNI hari ini.
Jenderal Soedirman mewakili fase tentara revolusi. Soeharto menjadi figur penting dalam fase perubahan politik dan dominasi militer Orde Baru. BJ Habibie berada di awal masa transisi Reformasi. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi bagian dari proses konsolidasi demokrasi dan reformasi sektor keamanan. Setelah itu, pemerintahan berikutnya melanjutkan modernisasi pertahanan dan penataan organisasi TNI.
Kini, pada usia 81 tahun, TNI berada pada persimpangan sejarah yang berbeda dengan 1945.
Jika dahulu pertanyaan utamanya adalah bagaimana mempertahankan republik yang baru lahir, maka tantangan TNI sekarang adalah bagaimana menjaga kedaulatan negara dalam lingkungan strategis yang semakin kompleks, sekaligus menjalankan fungsi pertahanan sesuai hukum dan prinsip demokrasi.
Sejarah panjang itu menunjukkan satu hal penting: TNI tidak berdiri di luar perjalanan Indonesia. Ia tumbuh bersama republik, berubah ketika negara berubah, dan terus mencari bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan pada setiap zaman.
Dari tentara revolusi menuju institusi pertahanan negara, perjalanan 81 tahun TNI pada akhirnya adalah bagian dari perjalanan Indonesia mencari keseimbangan antara kekuatan negara, demokrasi, supremasi sipil dan kebutuhan menjaga kedaulatan.
