Merauke (Outsiders) – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menjadi lokasi Jambore Otomotif ke-10 se-Papua Selatan yang dihadiri sekitar 2.500 peserta dan masyarakat, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut memanfaatkan kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini sebagai ruang aktivitas masyarakat sekaligus memperkenalkan PLBN Sota sebagai salah satu destinasi wisata di Merauke.
Kepala PLBN Sota B. Mathilda Pusung mengatakan, kawasan PLBN telah beberapa kali menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan serupa. Menurut dia, pemanfaatan kawasan perbatasan untuk kegiatan masyarakat dapat membuka peluang penyelenggaraan berbagai kegiatan lainnya.
“Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi salah satu upaya memperkenalkan PLBN Sota sebagai destinasi wisata di Merauke,” ujar Mathilda.
Jambore otomotif tersebut diawali dengan pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 81 meter dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan panggung dan pembagian hadiah doorprize bagi peserta serta masyarakat yang hadir.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengapresiasi dukungan PLBN Sota terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan kepemudaan dapat berlangsung secara berkelanjutan di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi.
“Kami berharap kegiatan kepemudaan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Apolo.
Kegiatan itu turut dihadiri Kepala PLBN Sota B. Mathilda Pusung, Kepala BIN Daerah Papua Selatan Kolonel Infanteri Gatot Rahmat Haryono, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sota.
Penyelenggaraan jambore tersebut menjadi salah satu bentuk pemanfaatan fasilitas perbatasan untuk kegiatan di luar fungsi pelayanan lintas batas. Selain menjadi tempat pertemuan masyarakat, kawasan PLBN Sota berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, kepemudaan, dan promosi wisata.
Catatan editor: Nama lembaga “Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT)” dalam bahan awal perlu diverifikasi. Nama lembaga pemerintah yang dikenal secara resmi adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sebaiknya pastikan pula dasar angka kehadiran sekitar 2.500 orang sebelum berita diterbitkan.
