Jakarta (Outsiders) – Pemerintah Indonesia menegaskan tetap pada keputusannya untuk melarang atlet senam asal Israel mengikuti kejuaraan dunia yang digelar di Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan sikap tersebut melalui unggahan di media sosial X, Rabu (22/10/2025).
Erick menegaskan, keputusan itu didasari prinsip keamanan, ketertiban umum, serta kepentingan nasional. “Kami menjunjung tinggi prinsip menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan ajang internasional,” tulisnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk berperan dalam menjaga perdamaian dunia. “Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut memelihara perdamaian dunia,” ujarnya.
Pernyataan Erick Thohir disampaikan setelah Komite Olimpiade Internasional (IOC) menyerukan kepada seluruh federasi olahraga dunia agar tidak menggelar kegiatan olahraga di Indonesia, menyusul kebijakan pelarangan tersebut.
Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan kerap mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza.
Erick juga mengakui bahwa konsekuensi dari kebijakan itu membuat Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah ajang yang berada di bawah naungan Olimpiade. Namun demikian, ia menegaskan Indonesia tetap aktif di berbagai ajang olahraga internasional.
“Indonesia akan terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga di tingkat Asia Tenggara, Asia, dan dunia. Dunia olahraga Indonesia harus menjadi duta dan cerminan kebesaran bangsa di mata dunia,” pungkasnya.
Sanksi IOC Bayangi Indonesia usai Gagal Beri Akses Atlet Israel
Setelah enam atlet Israel gagal tampil di Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta, Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia . Insiden itu terjadi akibat pembatalan visa oleh pemerintah Indonesia yang dinilai melanggar prinsip dasar Olimpiade tentang non-diskriminasi.
Dalam pernyataan resminya, IOC menyatakan keprihatinan mendalam atas keputusan tersebut dan menegaskan bahwa seluruh atlet yang memenuhi syarat harus bisa berpartisipasi tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. “Semua atlet yang memenuhi syarat harus dapat berpartisipasi tanpa diskriminasi, sesuai dengan Piagam Olimpiade serta prinsip otonomi dan netralitas politik,” bunyi pernyataan IOC, Rabu (22/10).
Sebagai tindak lanjut, IOC menghentikan seluruh komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengenai rencana pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade maupun Youth Olympic Games. IOC juga merekomendasikan agar seluruh federasi olahraga internasional menunda penyelenggaraan kegiatan di Indonesia hingga pemerintah memberikan jaminan tertulis bahwa semua atlet, termasuk dari Israel, akan diizinkan masuk.
Selain itu, IOC meminta KOI dan Federasi Senam Internasional (FIG) untuk menghadiri pertemuan di Swiss guna membahas persoalan visa yang memicu ketegangan diplomatik tersebut.
Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, mengakui bahwa keputusan menolak kehadiran atlet Israel diambil bersama pemerintah. Ia menyadari risiko dari langkah itu dan menyatakan siap menghadapi konsekuensinya.
“Kita tahu semua pasti ada konsekuensinya. Tapi karena ini keputusan bersama dan kami sangat menghormati keputusan yang diambil,” kata Okto.
Peringatan keras IOC ini menjadi ujian bagi Indonesia di tengah ambisi besar menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Tanpa komitmen terhadap prinsip Olimpiade, posisi Indonesia di mata dunia olahraga global bisa terancam.
