Bengkalis (Outsiders) – Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang dilakukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis memiliki potensi tinggi di sektor kelautan, perikanan, dan perdagangan lintas negara, namun masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Kegiatan pengukuran IPKP dilaksanakan di Kantor Bupati Bengkalis, Rabu lalu (1/10/2025), oleh tim Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP RI, melibatkan unsur Forkopimda dan perangkat daerah terkait.
Asisten Deputi PKPL BNPP RI Yedi Rahmat mengungkapkan, hasil sementara menunjukkan aspek potensi ekonomi Bengkalis berada pada kategori kuat, didukung oleh aktivitas kelautan dan konektivitas perdagangan antarwilayah. Namun, aspek infrastruktur, layanan dasar, dan koordinasi lintas sektor masih perlu ditingkatkan.
“Data yang kami peroleh menunjukkan masih adanya kesenjangan antarwilayah di Bengkalis, terutama pada akses jalan, air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi catatan penting untuk arah kebijakan pembangunan ke depan,” kata Yedi.
Ia menjelaskan, hasil pengukuran IPKP akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan kawasan perbatasan lebih fokus dan tepat sasaran.
“Dengan IPKP, BNPP RI berupaya menghadirkan solusi berbasis data. Hasil di Bengkalis akan menjadi referensi dalam menentukan prioritas program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bengkalis Anris Wasono menegaskan bahwa hasil pengukuran ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk memperkuat sinergi antarinstansi dan mempercepat realisasi pembangunan.
“Kami berharap hasil IPKP ini dapat menjadi pijakan untuk perencanaan yang lebih terarah, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan,” ucap Anris.
BNPP RI menargetkan hasil akhir IPKP Bengkalis dapat diselesaikan dalam waktu dekat untuk dimasukkan dalam laporan nasional pengelolaan kawasan perbatasan laut tahun 2025. Data tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
