Nunukan (Outsiders) – BNPP RI menilai ketergantungan masyarakat perbatasan Tou Lumbis terhadap produk kebutuhan pokok dari Sabah, Malaysia, masih menjadi tantangan dalam penguatan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Temuan tersebut mencuat dalam kegiatan percepatan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang dilakukan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tou Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith mengatakan tingginya ketergantungan terhadap produk luar negeri menunjukkan perlunya penguatan ekonomi lokal dan tata kelola perdagangan di kawasan perbatasan.
Selain itu, BNPP RI juga menemukan masih adanya peredaran barang ilegal yang masuk melalui jalur lintas batas tidak resmi.
Menurut Edfrie, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius agar produk lokal dapat berkembang dan masyarakat perbatasan tidak terus bergantung pada pasokan dari negara tetangga.
“Pengukuran IPKP ini tidak hanya menjadi instrumen evaluasi, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Irjen Pol. Maith.
Ia menjelaskan, kawasan Tou Lumbis sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dari sektor rumput laut, kelapa sawit, batuan mulia blue safir hingga ubi kayu.
Namun hingga kini, sebagian besar hasil produksi masyarakat masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga belum memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian warga.
Karena itu, BNPP RI mendorong pengembangan hilirisasi komoditas unggulan melalui industri berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas produksi, hingga pelatihan keterampilan masyarakat.
“Kawasan Tou Lumbis memiliki peluang ekonomi yang besar. Karena itu, perlu didorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui peningkatan kualitas produksi, pelatihan masyarakat, hingga penguatan keberlanjutan bahan baku agar mampu menarik investasi dan membuka peluang ekspor,” katanya.
Selain persoalan ekonomi, BNPP RI juga menyoroti masih maraknya aktivitas lintas batas ilegal, termasuk pekerja migran non-prosedural yang memanfaatkan jalur tikus di kawasan perbatasan.
Keterbatasan sarana pengawasan seperti kapal patroli dan fasilitas keimigrasian juga dinilai menjadi hambatan dalam pengendalian wilayah perbatasan.
“Penguatan peran TNI, Polri, dan Imigrasi harus dibarengi dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar pengawasan kawasan perbatasan dapat berjalan optimal,” tegas Edfrie.
BNPP RI turut mencatat keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan hingga dermaga di kawasan Tou Lumbis yang masih menghambat pengembangan wilayah.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI menyiapkan sejumlah langkah strategis seperti pelatihan pengolahan rumput laut, pengembangan industri lokal melalui kerja sama swasta dan CSR, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang menyambut baik pengukuran IPKP yang dilakukan BNPP RI.
“Tau Lumbis merupakan salah satu kawasan strategis di perbatasan Indonesia–Malaysia. Kami di daerah tentu menyambut baik pengukuran IPKP ini sebagai instrumen evaluasi sekaligus pemetaan kebutuhan pembangunan ke depan,” ujar Robby.
