Jakarta (Outsiders) – Pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia harus dilakukan secara seimbang antara menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, dalam upaya mendorong pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, wilayah perbatasan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai garis pertahanan negara, tetapi juga sebagai beranda depan yang mencerminkan wajah Indonesia.
Karena itu, pendekatan keamanan tetap diperlukan untuk menjaga kedaulatan, namun harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, peningkatan infrastruktur, serta pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Pengelolaan perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian utama,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas serta mencegah berbagai potensi pelanggaran lintas batas.
BNPP juga terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan pengelolaan kawasan perbatasan berjalan optimal.
Selain itu, penguatan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) turut menjadi strategi dalam menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus wilayah yang aman dan berdaya saing.
Dengan pendekatan yang seimbang tersebut, kawasan perbatasan diharapkan tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai kawasan strategis yang maju dan sejahtera.
