Jakarta (Outsiders) – Pemerintah meresmikan program penyaluran bantuan peningkatan kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peresmian dilakukan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Mendagri Tito mengatakan program ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Salah satu tugas dari BNPP dan pemerintah adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan agar mereka bangga dengan negara dan nasionalisme semakin kuat,” ujarnya, Kamis (23/04/2026), di Jakarta.
Ia menjelaskan, awalnya program BSPS di kawasan perbatasan dialokasikan untuk 10.000 unit rumah dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Namun, setelah kunjungan ke wilayah terdampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.
“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Kita pilih 40 kabupaten kota strategis di perbatasan yang mencakup 17 provinsi,” katanya.
Mendagri juga mengapresiasi dukungan Presiden serta sinergi lintas kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya peran BPS dalam memastikan bantuan tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program renovasi rumah rakyat menjadi prioritas nasional. Ia menambahkan cakupan program BSPS tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun lalu 45.000 rumah, tahun ini menjadi 400.000 rumah secara nasional. Tahun lalu masih ada daerah yang belum mendapatkan program, tahun ini tidak boleh ada yang tidak dapat,” ujarnya.
Ia memastikan pelaksanaan program berbasis data BPS dengan lokasi ditetapkan oleh Kepala BNPP RI serta melibatkan pendamping teknis dan pemberdayaan untuk menjaga kualitas renovasi.
“Kami siap bekerja cepat, dalam satu hingga dua bulan ke depan program ini mulai berjalan,” katanya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai kolaborasi lintas lembaga ini menjadi terobosan penting dalam pembangunan kawasan perbatasan berbasis data.
“Kami telah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Bahkan di salah satu daerah, sekitar 85 persen rumah masih tidak layak huni,” ujarnya.
BPS juga menyediakan klasifikasi desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir sebagai rujukan dalam perencanaan program perumahan.
BNPP menegaskan program bedah rumah ini diharapkan menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program pembangunan tematik di kawasan perbatasan, mulai dari infrastruktur ekonomi hingga fasilitas pendidikan.
