Jakarta (Outsiders) – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) kembali membahas rencana penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini, sebagai bagian dari penguatan kerja sama kawasan perbatasan kedua negara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menilai kerja sama tersebut merupakan investasi strategis untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Bilateral Consultation between Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea di Jakarta, baru- baru ini.
Pertemuan dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, dan dihadiri delegasi Papua Nugini serta Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha.
Dalam pertemuan itu, kedua negara melanjutkan pembahasan yang telah dimulai sejak 2024 mengenai skema tarif listrik bagi masyarakat Wutung. Delegasi Papua Nugini juga menyampaikan usulan penyesuaian tarif yang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU).
Safrizal mengatakan Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mencari solusi terbaik yang mempertimbangkan aspek ekonomi sekaligus hubungan strategis kedua negara.
“Kami akan melanjutkan hasil pembahasan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Jika terdapat selisih tarif yang memerlukan kebijakan khusus, tentu harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan,” kata Safrizal Kamis lalu (16/7/2026)..
Ia menjelaskan, Indonesia telah membangun infrastruktur kelistrikan hingga kawasan perbatasan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Wutung. Pada 2024, kedua negara juga telah menyepakati tarif sebesar 20 sen dolar Amerika Serikat per kilowatt dengan skema hibah Pemerintah Indonesia untuk menutup selisih biaya. Namun implementasinya tertunda setelah muncul usulan tarif baru dari pihak Papua Nugini.
Selain penyediaan listrik, Safrizal menegaskan pemerintah juga terus mengembangkan berbagai fasilitas penunjang di kawasan perbatasan yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat kedua negara.
“BNPP memiliki banyak program untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kami akan membangun pasar dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Wutung dan masyarakat Papua,” ujarnya.
Menurut Safrizal, pembahasan lanjutan mengenai kerja sama tersebut dijadwalkan kembali dalam agenda Joint Border Committee (JBC) pada Oktober 2026.
Sementara itu, delegasi Papua Nugini menjelaskan usulan penyesuaian tarif diajukan agar masyarakat Wutung memperoleh akses listrik dengan harga yang terjangkau mengingat eratnya hubungan sosial masyarakat di kedua sisi perbatasan.
Pihak Papua Nugini berharap Pemerintah Indonesia bersama PT PLN dapat mempertimbangkan skema tarif yang mencerminkan semangat kerja sama dan memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menegaskan penyamaan arah kebijakan kedua negara harus menjadi prioritas sebelum membahas aspek teknis maupun komersial.
“Yang perlu kita sepakati terlebih dahulu adalah seperti apa arah hubungan Indonesia dengan Papua Nugini ke depan. Persoalan tarif menjadi bagian yang dapat diselesaikan kemudian,” kata Amrullah.
Menurutnya, kerja sama di kawasan perbatasan harus dipandang sebagai investasi strategis pemerintah untuk memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang kerja sama di berbagai sektor.
“Ini merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Papua Nugini. Bisa saja kita memberikan dukungan melalui skema tertentu yang memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan kedua negara,” ujarnya.
Melalui konsultasi bilateral tersebut, Indonesia dan Papua Nugini menegaskan komitmen untuk terus membangun kawasan perbatasan sebagai ruang kerja sama yang produktif, inklusif, dan saling menguntungkan, dengan dukungan BNPP RI terhadap berbagai program strategis pemerintah di wilayah perbatasan.
