Jakarta (Outsider) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menghadapi tekanan anggaran pada 2027. Di tengah rencana menjalankan 109 program kegiatan strategis di kawasan perbatasan, pagu anggaran BNPP justru turun 54,45 persen atau sekitar Rp255,68 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026), Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman yang mewakili Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI memaparkan lima agenda utama yang akan dijalankan pada 2027.
“Untuk tahun 2027, BNPP melaksanakan lima agenda yang terdiri atas 109 program kegiatan strategis. Keseluruhannya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi.
Namun, pelaksanaan agenda tersebut harus dilakukan dengan pagu anggaran yang jauh lebih kecil. BNPP RI memperoleh alokasi anggaran 2027 sebesar Rp213,92 miliar, seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni.
Angka tersebut turun Rp255,68 miliar atau 54,45 persen dari pagu 2026 yang mencapai Rp469,61 miliar.
Karena kebutuhan program masih cukup besar, BNPP mengusulkan tambahan anggaran Rp234,41 miliar. Jika disetujui, total anggaran BNPP pada 2027 akan mencapai Rp448,33 miliar.
Makhruzi mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk memastikan berbagai program strategis di kawasan perbatasan tetap berjalan, termasuk operasional dan pemeliharaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), program prioritas nasional, penyelesaian persoalan batas wilayah serta tindak lanjut kesepakatan bilateral dengan negara tetangga.
Dalam rancangan kerja 2027, lima agenda BNPP mencakup 109 kegiatan strategis. Sebanyak 12 kegiatan diarahkan untuk mendukung 11 program kerja prioritas nasional di kawasan perbatasan.
Program tersebut antara lain fasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 34 kabupaten/kota perbatasan, fasilitasi operasional satuan pemenuhan pelayanan gizi di tujuh PLBN yang telah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum tetapi belum beroperasi, serta fasilitasi pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi di delapan PLBN lainnya.
BNPP juga menyiapkan pelayanan kesehatan bergerak di 21 distrik atau kecamatan prioritas yang tersebar di lima kabupaten perbatasan. Untuk agenda tersebut dialokasikan anggaran Rp15,6 miliar atau 6,67 persen.
Agenda kedua mencakup tiga kegiatan prioritas nasional yang menjadi penugasan BNPP. Fokusnya antara lain pemberdayaan masyarakat pesisir yang peduli terhadap keamanan, keselamatan dan penegakan hukum, serta mendukung penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan Australia dan Timor Leste yang masih belum tuntas.
BNPP juga akan memberikan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Utara serta memfasilitasi percepatan pembangunan tiga PLBN yang telah memiliki Peraturan Presiden, tetapi pembangunan fisiknya belum terlaksana.
Agenda ketiga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah perbatasan dan hubungan bilateral. Lima kegiatan prioritas akan diarahkan untuk menindaklanjuti kesepakatan bilateral antarnegara yang bersifat mendesak.
Di antaranya identifikasi usulan percepatan pembangunan delapan PLBN gelombang ketiga, fasilitasi pengelolaan 15 PLBN yang telah beroperasi, serta penanganan dampak pascapenyelesaian batas wilayah darat, khususnya Outstanding Boundary Problems (OBP) di Pulau Sebatik.
Makhruzi mengatakan persoalan di Sebatik masih membutuhkan penanganan lanjutan karena terdapat lahan milik warga negara Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia setelah dilakukan penegasan batas.
“Penanganan dampak pascapenyelesaian batas wilayah menjadi salah satu perhatian, termasuk persoalan yang muncul di Sebatik. Diperlukan langkah lanjutan melalui penataan ruang dan koordinasi antarpihak untuk mendukung proses perundingan antarnegara,” kata Makhruzi.
Agenda keempat terdiri atas 61 kegiatan prioritas BNPP. Kegiatan tersebut meliputi koordinasi pengukuran Desa Maju dan Mandiri pada 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan serta penyusunan indeks batas wilayah negara dan lintas batas negara.
Sedangkan agenda kelima mencakup 28 kegiatan dukungan manajemen untuk menjamin keberlanjutan tugas BNPP, baik di tingkat pusat maupun kawasan perbatasan.
Kebutuhan tersebut antara lain renovasi fasilitas pada delapan dari 15 PLBN yang telah berusia lebih dari delapan tahun dan membutuhkan pemeliharaan. BNPP juga membutuhkan sarana kerja untuk mendukung fungsi keimigrasian, kepabeanan dan karantina di 15 PLBN.
Dukungan manajemen juga mencakup operasional kantor pusat BNPP, 15 PLBN yang telah berjalan serta satu Pos Lintas Batas (PLB) baru.
Besarnya kebutuhan tersebut menjadi salah satu dasar BNPP mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah. Makhruzi menyebut kebutuhan tambahan disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program, mulai dari pemeliharaan fasilitas perbatasan hingga penyelesaian persoalan batas negara.
Dengan lima agenda dan 109 program strategis tersebut, BNPP berupaya memastikan pengelolaan kawasan perbatasan tetap berjalan meski menghadapi penurunan pagu anggaran yang signifikan.
Pembahasan tambahan anggaran selanjutnya menjadi penting untuk menentukan sejauh mana seluruh agenda strategis BNPP pada 2027 dapat direalisasikan.
