Sambas (Outsiders) – Dari kawasan paling depan Indonesia, pesan kemerdekaan disampaikan dengan nada yang berbeda. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin (17/8/2026), menjadi momentum pemerintah menyerukan perubahan besar dalam pembangunan kawasan perbatasan.
PLBN Aruk bukan sekadar pintu keluar-masuk Indonesia. Kawasan ini menjadi beranda depan negara sekaligus tempat masyarakat menjalani kehidupan, membangun ekonomi, dan berinteraksi langsung dengan wilayah negara tetangga.
Pesan tersebut disampaikan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi yang bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan amanat Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.
Halilul menegaskan, kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui kesempatan yang setara, pelayanan publik yang baik, infrastruktur yang memadai, serta pembangunan ekonomi yang menjangkau wilayah terdepan Indonesia.
“Karena itu, kita tidak saja membangun infrastrukturnya. Kita juga harus membangun wilayahnya dan sekaligus membangun manusianya,” ujar Halilul.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan utama dalam peringatan kemerdekaan di PLBN Aruk. Pemerintah tidak ingin pembangunan perbatasan berhenti pada pembangunan fisik seperti jalan, fasilitas lintas batas, atau gedung pelayanan.
Pembangunan harus menyentuh kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Karena itu, pemerintah menyiapkan Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026-2045. Rancangan tersebut menjadi arah pembangunan perbatasan selama 20 tahun ke depan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam arah pembangunan 2025-2029, pemerintah menempatkan tiga agenda penting sebagai penggerak transformasi kawasan perbatasan.
Penguatan ekonomi menjadi agenda pertama. Pemerintah mendorong hilirisasi untuk menciptakan rantai pasok baru di dalam negeri hingga menjangkau kawasan perbatasan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton aktivitas ekonomi di kawasan terdepan negara.
Agenda kedua menyasar kualitas pelayanan PLBN. Pemerintah mendorong penerapan standar manajemen mutu dalam pelayanan dan pengawasan terhadap pelintas batas, baik WNI maupun WNA.
Sementara agenda ketiga menyangkut masyarakat. Pemerintah ingin memperkuat peran warga perbatasan sebagai bagian dari kekuatan negara dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kecintaan terhadap Indonesia.
Halilul menegaskan masyarakat perbatasan memiliki posisi strategis. Mereka tidak hanya tinggal di wilayah terdepan, tetapi juga menjadi wajah Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.
“Perbatasan adalah urusan bersama. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bergerak dalam satu orkestrasi pembangunan perbatasan,” tegasnya.
Pesan itu disampaikan di tengah suasana upacara yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Paskibraka dari SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 1 Sajingan Besar dipercaya mengibarkan Sang Merah Putih.
Unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, CIQS PLBN Aruk, pemerintah kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga warga Sajingan Besar turut mengikuti peringatan tersebut.
Rangkaian kegiatan juga diisi penampilan seni dan tari yang melibatkan masyarakat dan instansi terkait.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di PLBN Aruk akhirnya membawa pesan bahwa menjaga perbatasan tidak cukup hanya dengan memastikan batas negara tetap aman.
Perbatasan juga harus hidup, produktif, terhubung, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya.
Dari beranda depan Indonesia itulah pemerintah menyerukan perubahan besar: membangun bukan hanya fasilitas perbatasan, tetapi juga ekonomi, pelayanan, dan manusia yang tinggal di dalamnya.
