Sambas (Outsiders) – Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, Imigrasi, Bea Cukai, hingga instansi pelayanan publik.
Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari refleksi 16 tahun Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) yang diperingati di PLBN Aruk, Kamis (17/9/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan untuk melihat kembali pelaksanaan tugas bersama dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Kepala PLBN Aruk Viktorius Dunand mengatakan pengelolaan perbatasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi, tetapi membutuhkan keterpaduan peran berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta unsur lain yang bertugas di kawasan perbatasan.
“BNPP terus berkomitmen dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan semangat Jaga Wilayahnya, Sejahterakan Rakyatnya,” ujar Viktorius.
Menurut dia, kerja sama lintas sektor mencakup pengelolaan lalu lintas orang dan barang, keamanan, pelayanan publik, serta keterlibatan dengan masyarakat di sekitar kawasan perbatasan.
Sekretaris Kecamatan Sajingan Besar Dede Kurniasih mengatakan keterlibatan PLBN Aruk dalam berbagai kegiatan di wilayahnya turut membangun hubungan antara pengelola perbatasan, pemerintah kecamatan, dan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala Pos Imigrasi Wilker Aruk M. Khairi yang mewakili unsur CIQ mengapresiasi kerja sama BNPP melalui PLBN Aruk dengan berbagai instansi dalam menjalankan tugas di kawasan perbatasan.
“Semoga BNPP semakin jaya dan sukses dalam mengelola perbatasan melalui PLBN,” ungkap M. Khairi.
Peringatan HUT ke-16 BNPP RI ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala PLBN Aruk Viktorius Dunand. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, Imigrasi, Bea Cukai, BKHIT, Kekarantinaan Kesehatan, Kejaksaan, Jasa Raharja, dan jajaran PLBN Aruk.
BNPP RI terbentuk pada 17 September 2010 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Saat ini, BNPP RI mengelola 15 PLBN Terpadu sebagai bagian dari pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu.





