MALAKA (OUTSIDERS) – Keterbatasan fasilitas perbankan di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste menjadi salah satu tantangan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, hingga kini belum tersedia ATM, kantor layanan perbankan, maupun tempat penukaran valuta asing berizin.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya mendorong pemanfaatan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penggunaan QRIS diharapkan dapat memberikan alternatif pembayaran yang lebih praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha, terutama dalam aktivitas ekonomi di sekitar kawasan perbatasan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam sosialisasi yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur di Ruang Serbaguna PLBN Motamasin, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut membahas penggunaan QRIS, kewajiban penggunaan Rupiah, serta ketentuan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB).
Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau, mengatakan ketersediaan layanan keuangan menjadi kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan lintas batas.
Menurut dia, keterbatasan fasilitas keuangan di PLBN Motamasin perlu mendapat perhatian agar masyarakat dan pelaku usaha memiliki akses lebih baik terhadap layanan transaksi keuangan.
“Kami berharap Bank Indonesia dapat memberikan dukungan dan fasilitasi untuk mendorong ketersediaan layanan keuangan di PLBN Motamasin,” ujar Engelberthus.
QRIS Jadi Alternatif Pembayaran Digital
Penggunaan QRIS menjadi salah satu materi utama dalam sosialisasi tersebut. Sistem pembayaran berbasis kode QR itu memungkinkan transaksi dilakukan melalui aplikasi pembayaran yang telah mendukung QRIS, sehingga masyarakat tidak harus selalu mengandalkan pembayaran tunai ketika bertransaksi dengan pedagang yang menyediakan fasilitas tersebut.
Bagi pelaku usaha di kawasan perbatasan, penggunaan QRIS dapat menjadi alternatif penerimaan pembayaran yang lebih praktis. Transaksi juga tercatat secara digital sehingga memudahkan pengguna memeriksa riwayat pembayaran.
Namun, pemanfaatannya tetap bergantung pada ketersediaan jaringan internet, kepemilikan rekening atau sumber dana yang terhubung dengan aplikasi pembayaran, serta kesiapan pedagang menyediakan layanan QRIS.
Dalam konteks PLBN Motamasin yang belum memiliki ATM dan kantor perbankan, edukasi mengenai pembayaran digital menjadi relevan untuk memperkenalkan pilihan transaksi yang dapat digunakan masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi infrastruktur setempat.
Narasumber dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjelaskan ketentuan penggunaan Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut penting dipahami masyarakat perbatasan yang berinteraksi secara ekonomi dengan warga negara Timor Leste.
Selain itu, peserta memperoleh penjelasan mengenai KUPVA BB agar masyarakat menggunakan jasa penukaran valuta asing yang memiliki izin resmi. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menghindari transaksi melalui penyelenggara penukaran uang yang tidak memiliki izin.
Sosialisasi dibuka Kepala PLBN Motamasin Engelberthus Klau dan dihadiri Pengawas Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfiana Sangsun Jehanur, Koordinator Petugas CIQ, unsur TNI dan Polri, jajaran PLBN Motamasin, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha di sekitar kawasan perbatasan.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai transaksi keuangan yang sesuai ketentuan, termasuk penggunaan Rupiah dan pemanfaatan QRIS.





