JAKARTA (OUTSIDERS) – Ketepatan kuota penangkapan ikan bergantung pada ketersediaan data stok ikan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa informasi yang memadai mengenai potensi dan kondisi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan, kebijakan pemanfaatan perikanan berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengelolaan sumber daya ikan berbasis data dan kajian ilmiah untuk mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Data hasil tangkapan, lokasi pendaratan ikan, dan kajian stok menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi kuota penangkapan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, data kelautan dan perikanan menjadi salah satu dasar dalam menentukan kuota penangkapan ikan terukur yang merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru.
“Data kelautan dan perikanan ini akan menjadi acuan penting untuk penentuan kuota penangkapan ikan terukur yang menjadi salah satu kebijakan ekonomi biru,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Untuk memperkuat dasar pengambilan kebijakan tersebut, KKP menggelar Pertemuan Tahunan IX Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 573 dan 712 yang dirangkaikan dengan Sidang Tahunan III Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) di Bandung, Jawa Barat, pada 11-13 November 2026.
Forum tersebut membahas sejumlah agenda, antara lain penentuan titik pengambilan sampel pendaratan ikan, evaluasi kepatuhan pemerintah provinsi, serta penyusunan rencana kerja UPP tahun 2027.
Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Syahril Abd Raup, menjelaskan bahwa penentuan lokasi pengambilan sampel menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan kualitas informasi perikanan dari lapangan.
Salah satu lokasi yang disepakati untuk pendataan adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Data dari lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengkajian stok ikan dan menjadi bahan penyusunan rekomendasi pengelolaan sumber daya perikanan.
“Dengan informasi dan data yang lebih baik dari lapangan, pengkajian stok dan perumusan kebijakan sumber daya ikan diharapkan semakin akurat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” ujar Syahril.
Empat Program Perikanan Tangkap
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan pengelolaan perikanan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, pelaku usaha, dan nelayan.
Menurutnya, kebijakan perikanan tidak dapat dijalankan secara terpisah karena setiap program berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan aktivitas penangkapan di lapangan.
Saat ini, KKP menjalankan empat program prioritas di sektor perikanan tangkap, yakni Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota, Kampung Nelayan Merah Putih, modernisasi pelabuhan perikanan, serta modernisasi armada perikanan Indonesia.
“Pengelolaan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Karena itu, UPP WPPNRI harus menjadi ruang koordinasi dan dialog untuk menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” kata Lotharia.
KKP berharap hasil pertemuan tahunan tersebut dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dan rencana kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing unit pengelola perikanan.
Kualitas data dan koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan penangkapan ikan terukur berjalan sesuai kondisi sumber daya di setiap wilayah pengelolaan perikanan.





