Turki (Outsiders) – Indonesia mendorong pengakuan ekosistem laut sebagai bagian penting dari solusi perubahan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah mengusulkan penguatan kerja sama internasional, pendanaan, dan implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, penguatan peran laut dalam agenda iklim global sejalan dengan komitmen Indonesia mengembangkan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Menurutnya, perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove, padang lamun, serta terumbu karang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat ketahanan iklim, dan menopang kesejahteraan masyarakat pesisir.
āLaut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir dan laut yang besar, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang harus kita jaga dan pulihkan,ā ujar Trenggono dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim COP31, Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama. Ketiganya meliputi penguatan hasil COP31, keberlanjutan kerja sama kelautan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), serta percepatan implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano yang mewakili Menteri KKP mengatakan, ekosistem laut perlu mendapatkan posisi lebih kuat dalam kebijakan perubahan iklim internasional. Menurutnya, laut memiliki peran strategis dalam mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
āKeputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi,ā kata Irwan.
Ia menjelaskan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang merupakan ekosistem penting yang berfungsi menjaga ketahanan lingkungan, mendukung ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir.
Indonesia juga mendorong keberlanjutan Mandat Glasgow yang menjadi landasan dialog mengenai isu kelautan dalam kerangka UNFCCC. Pemerintah mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris.
Peta jalan tersebut diharapkan dilaksanakan secara sukarela dengan tetap menghormati kondisi nasional masing-masing negara. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat implementasi program kelautan tanpa menambah beban pelaporan bagi negara peserta.
Menurut Irwan, sejumlah program kelautan yang telah tercantum dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contributions (NDC) baru memasuki tahap implementasi setelah 2030.
Karena itu, proses kerja sama internasional perlu memanfaatkan data dasar dan indikator kemajuan yang telah tersedia agar pelaksanaan program dapat dipantau tanpa menciptakan kewajiban administratif tambahan.
Indonesia Targetkan Rehabilitasi 600.000 Hektare Mangrove
Dalam aspek implementasi, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Salah satu target yang disampaikan pemerintah adalah rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare.
KKP juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui penyusunan Peraturan Menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan.
Namun, Irwan menilai pelaksanaan komitmen tersebut masih membutuhkan dukungan internasional, terutama dalam penyediaan pembiayaan dan peningkatan kapasitas.
Indonesia mendorong perluasan akses pendanaan berbasis hibah, dukungan pengembangan proyek, perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan, serta peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi program aksi iklim.
āBanyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata,ā ujar Irwan.
Melalui usulan tersebut, Indonesia mendorong agar perlindungan ekosistem laut memperoleh dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih kuat dalam kerja sama perubahan iklim internasional.





