NUNUKAN (OUTSIDERS) – Operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat dipercepat melalui penguatan komunikasi dan penyelarasan kebijakan antarlembaga.
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan hal tersebut saat meninjau PLBN Sebatik, Rabu (11/11/2026).
Menurut Maruli, terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum PLBN Sebatik dapat beroperasi. Pembahasan antarkementerian menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan agar pengoperasian pos lintas batas tersebut tidak berlarut-larut.
“Ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan, memang memerlukan waktu. Koordinasi antarkementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga proses operasional PLBN Sebatik bisa lebih cepat,” ujar Maruli.
Selain mengevaluasi kesiapan PLBN, kunjungan tersebut juga berkaitan dengan perluasan mandat BNPP setelah perubahan nomenklatur menjadi BNPPDT. Lembaga tersebut kini memiliki cakupan tugas yang turut menyentuh pengelolaan daerah terpencil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Maruli mengatakan, arahan Presiden menempatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil sebagai bagian dari perhatian pemerintah. Karena itu, BNPPDT perlu melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
“Jadi, saya datang untuk melihat langsung persoalan-persoalan tentang perbatasan ini. Perlu diketahui bahwa sekarang Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga menangani daerah terpencil. Petunjuk dari Presiden, badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa penanganan persoalan perbatasan harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kearifan lokal. Pemerintah juga perlu membangun komunikasi dengan masyarakat agar kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Maruli turut menyoroti pentingnya fasilitas publik yang inklusif dan mudah diakses seluruh kelompok masyarakat. Penyediaan sarana bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kawasan perbatasan.
Dalam kunjungan tersebut, Maruli juga meninjau sejumlah titik strategis di Pulau Sebatik. Lokasi yang dikunjungi meliputi Pos Koki Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia, PLBN Sebatik, Patok Batas Negara (PBN) 2 di Desa Aji Kuning, serta Pos TNI Angkatan Laut Sei Pancang.
Peninjauan lapangan tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi aktual, persoalan, dan kebutuhan pengelolaan kawasan perbatasan. Hasilnya diharapkan menjadi bahan penyusunan langkah penanganan bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Maruli didampingi Plh. Sekretaris sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPPDT Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Wilayah Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Nainggolan, serta Kepala PLBN Sebatik Hariman Latuconsina.
