Jakarta (Outsiders) – Wacana paspor gratis bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Timor Leste mulai dijajaki BNPPDT untuk membantu warga yang membutuhkan dokumen perjalanan.
Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak berencana berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk membahas kemungkinan penyediaan ribuan paspor bagi warga yang membutuhkan.
Wacana tersebut disampaikan Maruli saat memberikan arahan kepada para kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) secara daring, Selasa (27/10/2026). Ia meminta para kepala PLBN mengidentifikasi kendala operasional sekaligus kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
“Contohnya nanti ada paspor, mungkin saya nanti hubungi Dirjen Imigrasi supaya ada gratis berapa ribu,” kata Maruli.
Pernyataan tersebut masih berupa rencana koordinasi. Belum ada keterangan mengenai jumlah paspor yang akan difasilitasi, kriteria penerima, mekanisme pengajuan, maupun jadwal pelaksanaannya.
Kebutuhan warga perbatasan jadi perhatian
Maruli meminta para kepala PLBN memetakan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar, termasuk akses terhadap dokumen perjalanan dan kebutuhan dasar. Hasil pendataan tersebut akan menjadi bahan untuk merumuskan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Selain wacana paspor gratis, Maruli menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan PLBN. Ia mengusulkan penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah serta menyampaikan gagasan pemanfaatan teknologi untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar solar.
Penerapan teknologi tersebut perlu mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kebutuhan di lapangan.
BNPPDT juga meminta para kepala PLBN mendata kebutuhan infrastruktur, terutama jembatan dan sarana air bersih di daerah terpencil. Pendataan diperlukan untuk menentukan kebutuhan yang perlu diprioritaskan berdasarkan kondisi masyarakat.
“Jadi, untuk program jembatan dan air bersih, tolong didata di daerah-daerah. Khususnya jembatan-jembatan sederhana yang mungkin sekitar 15 meter, kita akan bisa kerjakan sendiri nanti, bekerja sama dengan Kodam di daerah-daerah ini,” ujar Maruli.
Ia berharap laporan dari setiap PLBN dapat menjadi dasar penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, BNPPDT mengelola 15 PLBN terpadu yang tersebar di kawasan perbatasan Indonesia.
