Meraukse (Outsiders) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mengkaji konektivitas jalan Merauke-Yetetkun-Butmabin sebagai jalur penghubung Indonesia dan Papua Nugini (PNG), termasuk potensinya mendukung distribusi logistik dan bahan bakar minyak (BBM) menuju kawasan pertambangan di negara tersebut.
Pembahasan berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (21/9/2026), dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Ferdinandus Kainakaimu.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Badan Karantina Indonesia, PT Pertamina (Persero), serta kementerian dan lembaga terkait.
Nurdin mengatakan, koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin memiliki arti penting dalam menghubungkan kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, terutama untuk mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.
“Konektivitas koridor ini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya tidak hanya mengenai pembangunan ruas jalan, tetapi juga keterhubungannya dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan simpul lintas batas,” ujar Nurdin.
Menurut Nurdin, pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI terkait kerja sama bilateral Indonesia-Papua Nugini, khususnya dalam aspek infrastruktur dan konektivitas lintas batas.
Pembahasan mencakup kondisi dan kualitas jalan, keterhubungan antarkawasan, akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, kondisi jembatan dan bangunan pelengkap jalan, hambatan fisik dan geografis, serta kebutuhan peningkatan kapasitas jalan.
BNPP juga mengkaji kesiapan Yetetkun-Butmabin sebagai gerbang lintas batas dan keterhubungannya dengan sistem transportasi serta perdagangan kedua negara.
Dari sisi Papua Nugini, konektivitas melalui Butmabin Border Post yang direncanakan menjadi counterpart PLBN Yetetkun berkaitan dengan kebutuhan jalur alternatif distribusi BBM menuju kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML).
Kebutuhan tersebut muncul karena jalur logistik OTML melalui rute Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi kendala akibat penurunan debit sungai yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi logistik menuju kawasan pertambangan.
Dalam pembahasan tersebut, aspek logistik juga dikaitkan dengan potensi pasokan BBM dari Indonesia ke Papua Nugini melalui skema kerja sama business-to-business (B-to-B) antara OTML dan Pertamina.
Skema tersebut masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, konektivitas koridor, mekanisme perdagangan lintas batas, serta kebutuhan pengguna.
Nurdin menyampaikan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan terkait, termasuk OTML, untuk memperoleh gambaran kebutuhan konektivitas dari sisi Papua Nugini.
“Koordinasi lintas pihak diperlukan agar pengembangan koridor ini dapat melihat kebutuhan dari kedua sisi perbatasan. Dengan demikian, hasil asesmen nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan penanganan yang terintegrasi,” kata Nurdin.
Sebagai tindak lanjut, BNPP RI akan meninjau langsung koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin. Hasil peninjauan akan menjadi bahan koordinasi bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur dan konektivitas kawasan.
Konektivitas koridor tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menunjang aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini.
