Jakarta (Outsiders) – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengusulkan penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui pembentukan Joint Secretariat Office (Kantor Sekretariat Gabungan). Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas koordinasi pembangunan kawasan perbatasan tanpa harus menambah anggaran baru.
Usulan itu disampaikan Deddy dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/06/2026). Menurutnya, sekretariat gabungan dapat menjadi wadah untuk menyinergikan program dan anggaran lintas kementerian yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
“Saya sudah beberapa bulan lalu mengusulkan ada yang namanya Joint Secretariat Office di BNPP. Sehingga BNPP tidak perlu anggaran yang berbeda, tinggal bagaimana menyinergikan anggaran seluruh kementerian ini,” kata Deddy.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan usulan tersebut bukan untuk menambah alokasi anggaran BNPP, melainkan mengoptimalkan anggaran kementerian dan lembaga yang telah tersedia agar lebih diprioritaskan bagi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan demikian, pembangunan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan tepat sasaran.
Deddy juga meminta pemerintah memberikan mandat koordinasi yang lebih kuat kepada BNPP. Menurutnya, penguatan kewenangan tersebut diperlukan agar BNPP mampu menyinergikan kebijakan lintas sektor, tidak hanya terkait aspek wilayah dan administrasi, tetapi juga pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan secara berkelanjutan.
