Pangkal Pinang (Outsiders) – Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).
Penyerahan aset dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan selanjutnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Presiden Prabowo menyebut kegiatan ini sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di kawasan PT Timah.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya usai acara.
Barang rampasan yang diserahkan mencakup beragam aset bernilai besar, di antaranya 108 unit alat berat, 99,04 ton produk kristal Sn, 94,47 ton crude tin, 44,11 ton aluminium, 29 ton logam timah Rfe, satu unit mess karyawan, 53 kendaraan, 22 bidang tanah seluas 238.848 m², 195 alat pertambangan, 680.687,6 kg logam timah, enam unit smelter, serta uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202,7 miliar, USD3,15 juta, JPY53 juta, SGD524 ribu, EUR765, KRW100 ribu, dan AUD1.840.
Menurut Presiden Prabowo, total nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun. Nilai tersebut belum termasuk kandungan tanah jarang (rare earth/monasit) yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi lebih besar.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6-7 triliun. Tapi, tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar, tanah jarang. Monasit ya, monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan, total kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal di kawasan PT Timah diperkirakan mencapai Rp300 triliun. Ia menilai kebocoran tersebut harus segera dihentikan.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegasnya.
