Nunukan (Outsides) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mempercepat optimalisasi fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang meminta percepatan operasional penuh kawasan tersebut.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Nurdin, menyampaikan bahwa forum koordinasi yang digelar merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke PLBN Sebatik pada 4 Oktober 2025. Forum ini diinisiasi untuk menampung sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat agar PLBN Sebatik segera difungsikan secara penuh dengan pelayanan keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan (CIQS) sebagai pintu resmi lintas batas Sebatik–Tawau, Malaysia.
“Kami memandang perlu adanya langkah konkret untuk mengoptimalkan fungsi PLBN Sebatik. Hal ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesiapan antarinstansi, sinergi diplomasi, dan penataan kawasan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujar Nurdin.
Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Budi Setyono, menambahkan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi dinamika di lapangan. “BNPP terus berkomitmen mendorong percepatan fungsi PLBN Sebatik dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor, termasuk aspek keamanan, pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kawasan,” jelasnya.
Dari unsur Kemenko Polhukam, Kolonel Jimmy menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat terhadap jalur-jalur tidak resmi yang masih beroperasi di sekitar Sebatik. “Perlu segera dieliminir jalur-jalur tikus, baik di wilayah Nunukan maupun Sebatik, untuk memperkuat pengawasan perbatasan,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Perhubungan, Popy, menyatakan dukungan terhadap pengembangan transportasi laut dan peningkatan arus perdagangan lintas batas. “Selain fasilitas yang memadai, keselamatan pelayaran serta kelancaran arus barang dan penumpang harus menjadi perhatian utama,” katanya.
Perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance, menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam menjaga stabilitas kawasan. “Selain diplomasi formal, komunikasi non-formal dengan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan menciptakan suasana kondusif,” ujarnya.
Kepala PLBN Sebatik, Hariman Latuconsina, melaporkan kondisi terkini di lapangan dan mengusulkan agar pemeriksaan keimigrasian yang selama ini dilakukan di kapal dapat dialihkan langsung ke PLBN. Dari sisi keimigrasian, Tedy dari Ditjen Imigrasi menambahkan bahwa pelayanan sebenarnya sudah berjalan di Sei Nyamuk dengan empat petugas aktif, namun Malaysia belum menetapkan exit-entry point sebagai mitra resmi PLBN Sebatik.
Perwakilan Sekretariat Kabinet RI, Edwin, menyoroti pentingnya konsep pembangunan tahap ketiga PLBN yang lebih integratif. “Tahapan berikutnya seharusnya tidak hanya fokus pada infrastruktur inti, tetapi juga pada pengembangan ekonomi kawasan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan,” ujarnya.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya mendorong Pemerintah Malaysia untuk membuka jalur perlintasan Serudong–Sei Manggaris secara paralel dengan Sebatik–Tawau, serta memastikan PLBN Sebatik ditetapkan sebagai pelabuhan resmi untuk kegiatan perdagangan luar negeri. BNPP juga mengusulkan agar trayek transhipment Tawau–Tarakan menambahkan PLBN Sebatik sebagai titik naik dan turun penumpang guna memperlancar mobilitas lintas batas.
Selain langkah teknis, BNPP meminta Kepala PLBN Sebatik melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat yang sebelumnya menyampaikan aspirasi, agar tercipta solusi konstruktif dan berkelanjutan.
BNPP juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diplomasi Konsulat RI di Tawau dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Malaysia, terutama terkait pembukaan perlintasan resmi Sebatik–Tawau yang diharapkan mampu mendorong hubungan ekonomi dan sosial kedua wilayah perbatasan.
Dengan sinergi antarinstansi dan dukungan masyarakat, optimalisasi fungsi PLBN Sebatik diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat posisi Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang aman, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan nasional.
