Oleh Dr. Gentio Harsono
Dosen Prodi Strategi Kampanye Militer
Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI
Pada 28 Februari 2026, militer Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara dan rudal yang menarget pangkalan militer, fasilitas pertahanan, serta struktur kepemimpinan Iran dalam operasi militer bersama yang disebut Operation Lion’s Roar.
Serangan ini memicu balasan dari Iran yang melancarkan gelombang rudal balistik dan drone ke wilayah Israel, pangkalan militer AS, dan negara sekutu di kawasan Teluk sebagai respons atas agresi tersebut. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai alat geopolitik strategis untuk menekan AS dan sekutunya, mengingat lebih dari 20% pasokan minyak dunia melintasi jalur sempit ini.
Selat Hormuz memegang peran strategis dalam perdagangan energi global, mengangkut minyak seperlima pasokan minyak dunia setiap harinya. Selat dengan titik tersempit selebar 21 mil laut (32 km) dengan kedalaman 60-100 m, terletak diantara Iran di utara dan Oman dan Uni Emirat Arab di selatannya. Batimetri yang dangkal, menjadi tantangan teknis bagi kapal tanker Ultra Large Crude Carrier yang melintas, sehingga memerlukan navigasi presisi tinggi agar kapal tidak kandas.
Krisis Hormuz menyadarkan kita bahwa laut bukan saja menjadi ruang geografis semata, namun juga panggung utama politik energi global. Ketika jalur itu terganggu, harga minyak pun melonjak, rantai pasok terguncang, dan stabilitas ekonomi global ikut terancam. Gangguan atas jalur pelayaran strategis berdampak pada daya tawar geopolitik yang luar biasa besar. Dengan begitu krisis Hormuz memperlihatkan bagaimana laut telah bertransformasi dari dimensi ekonomi menjadi instrumen politik dan militer. Gangguan kecil saja dapat berdampak besar lonjakan harga minyak dunia dan biaya logistik internasional, bukti bahwa geostrategi menjadi sangat penting bagi kepentingan sebuah bangsa.
Krisis Hormuz dalam Konteks Geostrategi dan Geopolitik Indonesia
Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, antara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, sekitar tujuh puluh persen luas wilayahnya adalah lautan, posisi ini menjadi sangat strategis sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang terbuka dan berbatasan lautnya langsung dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api.
Dengan 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang ke Merake dan Pulau Miangas ke Pulau Rote, geografi Indonesia memegang peran penting di Indo-Pasifik. Indonesia menjadi titik sentral dalam jalur perdagangan global, dimana sekitar empat puluh persen perdagangan dunia melewati perairan Indonesia, melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.
Geografis yang demikian, membuat Indonesia berada di pusat interaksi antara kawasan strategis di dunia, dan sangat berpengaruh dalam berbagai bidang seperti keamanan regional, ekonomi global, serta politik internasional, menciptakan peluang besar bagi Indonesia sebagai pusat logistik dan hub maritim global, menjadikan Indonesia sebagai jalur penting perdagangan internasional sekaligus titik temu berbagai kepentingan global.
Tantangan global seperti rivalitas kekuatan besar, isu Laut Cina Selatan, keamanan siber, dan perubahan iklim menuntut Indonesia untuk memiliki strategi yang adaptif dan visioner. Tepatlah jika pendiri bangsa dahulu menjadikan geostrategi Indonesia menetapkan seluruh Aspek Astagatra mencakup Komponen Trigatra (geografi, kekayaan alam, kependudukan) dan Komponen Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan) serta arah geopolitik Indonesia yang memandang laut bukan pemisah, melainkan pemersatu pulau-pulau, mencakup kesatuan wilayah darat, laut, dan udara yang dikenal dengan Wawasan Nusantara.
Berkaca pada Krisis Hormuz, tantangan terhadap implementasi geostrategi Indonesia dalam panggung geopolitik global pun menjadi semakin kompleks. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2026) dalam bukunya berjudul “Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia” menyebut bahwa dinamika geopolitik dan geo-ekonomi yang berkembang menjadi tantangan yang kompleks bagi Indonesia dalam mengimplementasikan diplomasi soft power.
Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dan pergeseran aliansi internasional membuat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menentukan arah hubungan internasional agar tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang dapat merusak citra dan pengaruhnya di panggung internasional. Rivalitas antara kekuatan besar, seperti Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur dengan Cina di kawasan Indo-Pasifik telah menciptakan dinamika geopolitik yang mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Persaingan ini mencakup berbagai bidang, seperti teknologi, investasi, infrastruktur, dan keamanan, yang menuntut Indonesia untuk kembali merumuskan strategi sehingga mampu menjaga keseimbangan serta melindungi kepentingan nasional dan internasionalnya.
Dalam pandangan Myers (2023) dalam tulisannya berjudul “China’s Economic Security Challenge: Difficulties Overcoming the Malacca”, ia melihat bahwa dalam kebijakan AS di Indo-Pasifik tidak akan mungkin dibangun tanpa hubungan yang kuat dengan negara yang terletak di jantung geografis kawasan tersebut, dengan tidak dapat mengabaikan Indonesia.
Ini peluang besar bagi Indonesia dalam memegang peran geostrategisnya dalam mendorong pentingnya maritime safety, maritime, security, dan maritime defense, mengingat pergeseran geopolitik di kawasan tersebut akan sangat mempengaruhi kepentingan maritim Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan maritim Indonesia. Geoffrey dan Gray (1999) dalam tulisannya “Why Geopolitics?,” bahkan menyebut bahwa peta geopolitik Indo-Pasifik harus dapat mengakakomodir kepentingan Indonesia mengingat posisi Indonesia dinilai sangat strategis di wilayah tersebut
Jika Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai daya tawar geostrategisnya untuk mencapai tujuan politiknya, maka Indonesia pun memegang “jantung” dari seluruh aliran perdagangan global melalui Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jika skenario serupa terjadi di wilayah kita.
Bagaimana jika terjadi di Selat Malaka. Selat yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di bumi, selat ini dilalui oleh sekitar 40 persen perdagangan global dan 80 persen impor minyak China. Selat ini tetap menjadi titik transit minyak tersibuk di dunia, menangani volume yang bahkan lebih tinggi daripada Selat Hormuz.
Dapat dibayangkan jika krisis Hormuz juga terjadi di Selat Malaka, bukan hanya minyak, tapi komponen elektronik, besi baja, hingga bahan pangan pun akan terhenti. Dampaknya bukan hanya melumpuhkan armada perang, tapi menghentikan pabrik-pabrik di negara industri Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan secara instan.
Jika Iran hanya memiliki satu titik tekan yaitu Selat Hormuz, dampaknya luar biasa terhadap perubahan geopolitik global. Mari kita bandingkan dengan Indonesia yang memiliki tiga jalur utama pelayaran internasional yaitu ALKI I, II, dan III. Selat Malaka dan Selat Sunda (ALKI I) merupakan jalur utama menuju Asia Timur, sedangkan Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI II) dilintasi kapal-kapal raksasa (super-tanker) yang tidak dapat melewati Selat Malaka dan Selat Sunda. Sementara di Selat Ombai-Wetar (ALKI III), merupakan jalur krusial bagi kapal selam nuklir AS dari Australia menuju Pasifik Utara.
Penggunaan Selat Sunda juga mengantisipasi jika titik kulminasi ketika perang terbuka antara Cina dan Amerika Serikat, dimana jalur Selat Malaka dipastikan “tersumbat”, sehingga Selat Sunda dianggap rute alternatif tersingkat dari jalur-jalur lazimnya. Selat Sunda mempunyai jalur pelayaran yang paling lebar adalah 52 mil laut di perairan bagian selatan dan tersempit di bagian utara dengan jarak 2,2 mil laut.
Selat ini mempunyai navigasi seperti karang, kedangkalan dan kerangka kapal. Salah satunya adalah gugusan karang Koliot berada kurang lebih 1 mil laut di sebelah timur laut poros ALKI I. Sementara Selat Lombok dan Ombai adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang krusial bagi pelayaran internasional, terutama sebagai alternatif Selat Malaka yang padat, menghubungkan Samudera Pasifik dan Hindia. Keduanya penting karena kedalamannya aman untuk kapal jenis Very Large Crude Carrier yang berdampak pada efisiensi biaya dan waktu pelayaran
Jika Krisis Hormuz terjadi juga di Indonesia, tidak perlu menutup total tiga jalur pelayaran tersebut, cukup dengan memperketat inspeksi atau alasan keamanan maritim, maka biaya asuransi kapal global akan meroket, memaksa negara adidaya untuk tunduk pada diplomasi kita demi stabilitas pasar.
Ambil lah contoh, sekitar delapan puluh persen impor minyak Cina melewati Selat Malaka. Tentu, bukan Cina yang mempunyai ketergantungan dengan ALKI, dalam kondisi perang, Indonesia memiliki daya tawar untuk memaksa negara negara industri lainnya untuk mendukung posisi Indonesia, karena tanpa akses ke selat-selat kita, ekonomi mereka akan kolaps dalam hitungan minggu.
Ditengah keuntungan geografi ini, Indonesia yang wilayahnya luas dan lautnya terbuka dengan negara lain, menimbulkan sejumlah kerawanan strategis yang harus diantisipasi. Pertama, perairan terbuka di perbatasan Indonesia yang sebagian besar perbatasan maritim menimbulkan dampak ganda, yakni potensi ekonomi melalui jalur perdagangan internasional sekaligus ancaman keamanan serius seperti Illegal, Unreported and Regulated (IUU) Fishing, penyelundupan, pelanggaran kedaulatan, kriminal lintas negara hingga pencemaran laut.
Kedua, adanya potensi dominasi kepentingan negara-negara besar yang bersaing memperebutkan pengaruh di kawasan Asia, khususnya melalui jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dominasi tersebut berisiko mengancam kedaulatan Indonesia atas jalur pelayaran strategis yang merupakan bagian integral dari wilayah nasional.
Ketiga, kemungkinan terjadinya efek spill-over atau luapan dampak dari konflik kekerasan di Laut Cina Selatan, terutama jika ketegangan di kawasan tersebut terus meningkat. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa tersebut, kedekatan geografis serta keterkaitan ekonomi dengan negara-negara yang bersengketa menjadikan Indonesia rentan terdampak.
Keempat, adalah kemungkinan meningkatnya tekanan dari negara-negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan negara-negara tetangga, termasuk sesama anggota ASEAN. Tekanan ini dapat mengganggu stabilitas regional dan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Berbagai permasalahan ini menuntut strategi yang hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga responsif terhadap perkembangan zaman.
Selain digunakan sebagai jalur utama perdagangan global melalui laut, Perairan Indonesia dilewati oleh puluhan hingga ratusan jalur kabel optik bawah laut, baik domestik maupun internasional, yang menjadikannya hub penting konektivitas digital. Perairan ini dilewati oleh banyak kabel internasional besar seperti Apricot, Echo, Bifrost, dan INDIGO-West. Data per 2021 menunjukkan terdapat dua ratus tujuh belas alur kabel laut, dua ratus sembilan Beach Main Hole (BMH), dengan ratusan kabel aktif yang tersebar, terutama di perairan wilayah barat Indonesia. Begitu pentingnya Indonesia, bukan hanya menjadi titik pertemuan lintas barang melalui laut (Sea Lines of Trade), Indonesia juga menjadi pusat informasi lalu lintas data melalui kabel laut (Sea Lines of Communications).
Dengan banyaknya jalur kabel laut yang terpasang, menjadikan Indonesia menjadi wilayah yang rawan akan sabotase kabel optik bawah laut yang melumpuhkan konektivitas internet secara total, merusak sektor perbankan, ekonomi digital, pendidikan, dan layanan publik. Perlu diingat bahwa lebih dari 95% data internet global mengalir melalui kabel-kabel ini. Sementara bagi Indonesia yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau, yang komunikasi datanya terhubung dengan jaringan internet global, menjadikan infrastruktur ini sebagai titik lemah yang sangat krusial jika terjadi sabotase.
Dewan Pertahanan Nasional Iran menegaskan akan mengerahkan ranjau laut di seluruh Teluk Persia jika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah pantai atau pulau-pulau Iran. Langkah yang secara efektif dapat menutup jalur komunikasi maritim di kawasan vital tersebut. Ranjau laut sering dianggap sebagai senjata strategis karena biaya pembuatannya relatif murah, tetapi dampaknya sangat besar. Sementara itu untuk proses mendeteksi dan membersihkan ranjau laut justru lambat, mahal, dan berisiko, memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, sehingga jalur pelayaran bisa terganggu dalam waktu lama bahkan setelah konflik mereda. Bahkan, NATO menyebutnya sebagai senjata perang ekonomi sekaligus militer.
Kekhawatiran ini juga menimpa pada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang terkait dengan pemerintah Yaman yang diakui PBB ketika kelompok Houthi berencana menyabotase jaringan kabel bawah laut di Laut Merah yang bertanggung jawab sekitar 17 persen lalu lintas internet dunia melalui jaringan pipa serat optik.
Seperti diketahui bahwa Yaman berada di lokasi yang strategis, dimana jalur komunikasi kabel bawah laut yang menghubungkan seluruh benua, melewati perairan Selat Bab el Mandeb yang memisahkan Jazirah Arab (pesisir Yaman) dengan Tanduk Afrika (pesisir Djibouti/Eritrea) dengan lebar sekitar 20 mil laut (32 km). Terdapat 16 kabel bawah laut yang mungkin akan disabotase oleh milisi Houthi. Dan jika ini terjadi, dampaknya sangat besar, salah satu yang paling strategis adalah kabel bawah laut AE-1 Asia-Afrika-Eropa yang membentang sepanjang 25.000 km dari Asia Tenggara ke Eropa melalui Laut Merah. Beberapa titik kabel berada pada kedalaman hanya 100 meter, ini sangat mudah untuk memotong kabel optik bawah laut tersebut.
Refleksi Geostrategi dan Geopolitik Indonesia
Belajar dari apa yang terjadi pada krisis di Selat Hormuz, dari kacamata geopolitik, krisis ini dapat saja terjadi di Indonesia dengan penyebab dan dampak yang serupa. Jika Iran menerapkan strategi perang asimetrisnya menghadapi lawan yang lebih kuat secara militer, seperti AS dan Israel. Tujuannya jelas, membuat konflik berlarut-larut dan melumpuhkan pertahanan lawan perlahan.
Krisis Perang Teluk telah menyimpulkan bahwa perang tidak hanya ditentukan oleh kualitas serangan, tetapi juga oleh daya tahan ruang yang diserang. Dalam krisis Selat Hormuz ini, geografi militer yang kita kenal sebagai Cuaca, Medan, Musuh (Cumemu) kembali menjadi relevan. Bentang alam seperti pegunungan, laut, teluk, selat, gurun, dan jalur logistik tidak pernah netral, semuanya dapat menjadi penghalang, pelindung, penunda, sekaligus pengganda kekuatan dalam perang. Mandala yang sulit, terutama pegunungan dan wilayah pesisir strategis, dapat membatasi pergerakan musuh, melindungi kekuatan yang bertahan, dan memperbesar peluang serangan balasan asimetris.
Dalam strategi ini, Iran dapat memanfaatkan wilayah geografisnya untuk mengambil keuntungan strategisnya. Ruang strategis yang dibentuk oleh cincin pegunungan, cekungan interior, pesisir Teluk Persia, dan posisi dominan di utara Selat Hormuz. Dan kita lihat bahwa ketahanan pertahanan Iran bukan semata-mata persoalan jumlah rudal atau drone, melainkan hasil dari kombinasi antara kedalaman teritorial, perlindungan topografi, dan kemampuan memanfaatkan chokepoint maritim paling sensitif di dunia, Selat Hormuz. Pantai terbuka, teluk terlindung, pelabuhan, dan jalur sempit dapat diubah menjadi instrumen pertahanan sekaligus tekanan geopolitik terhadap lawannya. Bisa disebut, kendali Iran atas ruang utara Hormuz memberi nilai strategis yang jauh melampaui perhitungan militer sempit. Geografi Iran telah membuat perang berisiko, waktu menjadi panjang, menguras anggaran perang, dan mengguncang ekonomi global.
Bayangkan jika perang ini terjadi di Indonesia dan ketika harus berhadapan dengan negara besar yang teknologi persenjataannya lebih maju. Tentu saja kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Iran dengan cara kita. Jikapun kita harus menggunakan strategi perang asimetris seperti penggunaan Seabad Warfare maupun taktik gerilya laut seperti yang digunakan Iran dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel di Perang Teluk.
Iran dengan sangat lihai mengiimplementasi strategi Sun Tzu (544-496 SM) menggunakan cara perang asimetris, menyembunyikan kekuatan drone dan rudal, sehingga tampak lemah, menyembunyikan kapabilitas militer sebenarnya dan memproyeksikan citra rentan, namun bersiap dengan serangan rudal presisi yang mematikan saat musuh lengah. Taktik Iran sangat berhasil, perang pun berlarut-larut dan secara perlahan melemahkan lawan.
Jika Iran yang hanya mempunyai sedikit wilayah perairannya dengan total luas wilayah sekitar 1.648.195 km², terdiri dari daratannya 1.636.000 km² dan perairan sekitar 12.000 km². Bandingkan dengan Indonesia, meliputi daratan dan perairannya adalah 8,3 juta km2, luas perairannya 6,4 juta km2 dengan panjang garis pantai 108.000 km dengan jumlah 17.504 pulau dari (Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia, 2018).
Jika Iran mempunyai satu Choke Point yaitu Selat Hormuz, maka Indonesia mempunyai tiga Choke Point yang harus dijaga baik keamanan lautnya maupun keamanan bernavigasinya. Jika Iran memiliki daratan yang dicirikan oleh bentang alam pegunungan kasar dan gurun gersang yang luas, menciptakan benteng alami yang terisolasi. Medan daratan yang bergunung-gunung dan terjal. Dan Iran telah bertahun tahun memperkuat sebagian program rudalnya di terowongan penyimpanan bawah tanah, pangkalan tersembunyi, dan lokasi peluncuran yang terlindungi di seluruh negeri. Jaringan tersebut mempersulit upaya musuh ketika akan melemahkan kekuatan pertahanan Iran.
Sementara bagi Indonesia, dimana luas wilayahnya sebagian besar adalah perairan laut, maka laut harus menjadi keunggulan taktis dan strategis, di mana penguasaan atas data dan informasi medan laut yang menggandakan kemampuan keunggulan kekuatan laut. Ini semua tidak mungkin tercapai jika tidak didukung dengan data dan informasi hidro-oseanografi yang lengkap dan akurat. Kebutuhan akan data dan informasi hidro-oseanografi seperti kondisi dasar laut, dinamika oseanografi dan kondisi meterologinya menjadi kritis ketika kita menghadapi permasalahan yang sama jika terjadi krisis seperti di Selat Hormuz. Data dan informasi hidro-oseanografi memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan laut kita, memungkinkan TNI Angkatan Laut merencanakan operasi pertahanan dengan serangan yang efektif.
