Jakarta (Outsiders) – Kementerian Pariwisata menempatkan strategi kolaborasi lintas lembaga sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian yang berdampak langsung pada pertumbuhan sektor pariwisata. Melalui kerja sama yang lebih erat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemerintah berupaya memastikan arus wisatawan, tenaga ahli, investor, dan pelaku MICE dapat bergerak lebih mudah dan cepat.
Hal itu disampaikan Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, dalam kegiatan Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Ia menekankan bahwa tantangan global menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan imigrasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga konsisten dan seragam di seluruh daerah.
Menurut Zulkifli, masih dijumpai perbedaan interpretasi jenis visa, kendala administratif bagi investor, serta penerapan kebijakan yang tidak sejalan antarwilayah. Ia mengatakan persoalan ini hanya bisa diatasi dengan koordinasi yang lebih intens, harmonisasi aturan, serta penyamaan pemahaman antarinstansi.
“Kita ingin menciptakan kepastian layanan bagi wisatawan dan pelaku industri. Itu hanya bisa terwujud kalau Kemenpar, Kemenimipas, dan Kementerian Luar Negeri bergerak bersama dalam satu strategi pelayanan,” jelasnya.
Zulkifli menyebut sosialisasi ini menjadi ruang penting untuk memperkuat kerja sama, terutama dalam mendorong pemahaman yang sama mengenai aturan Bebas Visa Kunjungan dan berbagai kebijakan keimigrasian lain yang sering menimbulkan kebingungan di lapangan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi bukan sekadar koordinasi teknis, tetapi komitmen jangka panjang untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Misnal Ariyanto, memaparkan berbagai penguatan layanan yang dilakukan Kemenimipas, termasuk penyempurnaan sistem pengajuan visa secara daring sejak 2019. Pembaruan pada 2023 membuat alur pengajuan lebih ringkas dan mudah diakses.
“Permohonan visa online tidak lagi memiliki kuota harian. Visa diterbitkan lima hari setelah pembayaran, dan ini bagian dari upaya memperkuat kolaborasi layanan lintas sektor,” ujarnya.
Misnal menambahkan bahwa kesiapan Ditjen Imigrasi dalam menyesuaikan kebutuhan pariwisata akan semakin kuat apabila seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan yang berkesinambungan. Ia mengapresiasi keterlibatan berbagai asosiasi industri pariwisata seperti GAC, ASITA, ASPERAPI, Dwidaya Wisata, Panorama Destination, Matta Tour, dan INCCA, yang turut berpartisipasi dalam sosialisasi.
Masukan tersebut akan dikoordinasikan secara internal sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan layanan.
Melalui forum ini, Kemenpar menegaskan bahwa strategi kolaborasi antarlembaga adalah pondasi dalam memperkuat sistem keimigrasian yang ramah wisatawan, mendukung investasi, dan meningkatkan citra Indonesia sebagai destinasi global yang kompetitif.
