Siak (Outisders) — Pemerintah pusat turun tangan menjembatani polemik terkait dokter spesialis di RSUD Siak dengan menggelar pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Siak dan perwakilan tenaga medis, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Siak itu dihadiri Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI, Prof Farhat, sebagai upaya mendorong solusi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.
Klarifikasi Soal Hak Dokter
Dalam pertemuan tersebut, Prof Farhat menegaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah terhadap dokter spesialis berstatus aparatur sipil negara (ASN), seperti gaji, jasa layanan, dan tunjangan hari raya (THR), telah dipenuhi.
Ia membantah informasi yang menyebut dokter tidak menerima gaji dalam periode tertentu. Menurutnya, penyesuaian hanya terjadi pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP merupakan tambahan penghasilan yang bergantung pada kemampuan fiskal daerah, sehingga dalam kondisi tertentu perlu dilakukan penyesuaian,” ujarnya.
Penyesuaian TPP Sesuai Fiskal Daerah
Prof Farhat menjelaskan, kebijakan penyesuaian TPP merupakan langkah yang diambil secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Sebagian kewajiban TPP tahun sebelumnya telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses.
Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral tenaga kesehatan sebagai ASN untuk tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dan tidak boleh terabaikan,” katanya.
Pemkab Siak Pastikan Layanan Tetap Berjalan
Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan bahwa penyesuaian TPP sebesar 50 persen diberlakukan secara menyeluruh bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut dia, kebijakan tersebut diambil sesuai kemampuan fiskal daerah, dengan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Yang terpenting, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dorong Komunikasi dan Kondusivitas
Pemerintah daerah dan pusat sepakat untuk terus mengedepankan komunikasi guna menjaga situasi tetap kondusif. Pertemuan itu juga dihadiri jajaran Pemkab Siak, manajemen RSUD Siak, serta perwakilan dokter spesialis.
Langkah mediasi ini diharapkan dapat meredakan polemik sekaligus memastikan pelayanan kesehatan di daerah tetap optimal.
