Bengkayang (Outsiders) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (Asdep PKPD) melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, baru- baru ini.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 yang menekankan pembangunan kawasan perbatasan berbasis data dan evaluasi capaian melalui IPKP.
Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, mengatakan pengukuran IPKP menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pengukuran IPKP bukan hanya kegiatan administratif, tetapi upaya memastikan pembangunan benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan,” ujarnya, Kamis lalu (23/10/2025)..
Maith menambahkan, BNPP RI berkomitmen menghadirkan pembangunan yang menyeluruh, mencakup infrastruktur, sosial, ekonomi, dan tata ruang, agar kawasan seperti Jagoi Babang dapat tumbuh sebagai pusat kegiatan ekonomi baru.
Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Keasdepan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan dalam program Identifikasi Percepatan Ekonomi dan Mitigasi Bencana, serta dihadiri Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal, unsur TNI–Polri, dan sejumlah perangkat daerah.
Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan, Drs. Ismawan Harijono, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan tanpa mengabaikan keselamatan dan kelestarian lingkungan.
Koordinator Tim Pengukuran IPKP Jagoi Babang, Dedy Yulianto, menyebut kegiatan ini bertujuan menilai kondisi aktual kawasan perbatasan dan menyusun langkah strategis pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Kementerian PPN/Bappenas, Arief Wiroyudo, menjelaskan hasil pengukuran IPKP akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan perbatasan yang sejalan dengan prioritas RPJMN 2025–2029.
Melalui kegiatan ini, BNPP RI menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pembangunan kawasan perbatasan berbasis data, kolaborasi, dan keterpaduan lintas sektor. Jagoi Babang diharapkan menjadi simpul ekonomi baru sekaligus etalase kemajuan di perbatasan Indonesia.
