Ygyakarta (Outsiders) – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia memperkuat basis data pembangunan kawasan perbatasan melalui Forum Pemutakhiran Instrumen Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas dan uji coba pengukuran untuk RPJMN 2025 sampai 2029 sebagai langkah strategis memastikan kualitas data serta ketepatan perencanaan pembangunan di kecamatan perbatasan prioritas., Rabu (26/11/2025).
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Mayjen TNI Purnawirawan Ramses Limbong, membuka kegiatan dan menyampaikan bahwa BNPP mendapat amanat RPJMN untuk mengampu pencapaian indikator prioritas pembangunan perbatasan. Menurutnya, rata-rata indeks pengelolaan kawasan perbatasan di 204 kecamatan prioritas menjadi alat ukur komprehensif guna menilai keberhasilan pembangunan pada aspek infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pemutakhiran IPKP KPP disebut menjadi langkah penting agar kebijakan pembangunan berjalan berbasis data. Forum ini juga menjadi ajang Sekretariat Tetap BNPP memaparkan hasil perhitungan pemutakhiran indeks tahun 2025 kepada pemerintah daerah.
Penentuan 204 kecamatan perbatasan prioritas didasarkan pada beberapa kriteria mencakup kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kecamatan di luar deliniasi PKSN namun masih berbatasan darat atau laut, kecamatan yang meliputi pulau kecil terluar berpenduduk, serta kecamatan perbatasan di luar PKN yang tidak berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP, Indra Purnama, menjelaskan forum ini ditujukan untuk konfirmasi dan validasi data sekunder dari kementerian dan lembaga. Ia menyebut pemastian kecukupan dan kualitas data diperlukan agar perhitungan indeks berjalan akurat dan sesuai kondisi lapangan.
Indra memaparkan hasil uji coba pengukuran IPKP KPP yang telah dilaksanakan di Aceh Timur dan Gorontalo Utara pada 21 sampai 24 Oktober 2025, serta di Kabupaten Nunukan pada 28 sampai 31 Oktober 2025. Lewat uji petik tersebut, BNPP mendapatkan temuan penting mengenai indikator yang perlu diperbarui agar lebih relevan dengan situasi di wilayah perbatasan.
Pada 2025, BNPP menargetkan capaian Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan sebesar 0,68 dan indeks infrastruktur ekonomi serta kesejahteraan rakyat sebesar 0,58 dengan lokus pengukuran di 204 kecamatan prioritas. Indra menekankan pentingnya kesinambungan koordinasi BNPP, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga agar perhitungan IPKP KPP semakin efektif.
BNPP berharap hasil pemutakhiran IPKP KPP dapat menjadi rekomendasi strategis dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan lintas sektor. Terutama bagi kecamatan dengan nilai indikator rendah agar intervensi program tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat perbatasan.
Melalui penguatan data dan indikator yang lebih terukur, BNPP menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di kawasan perbatasan sesuai arah RPJMN 2025 sampai 2029.
