Jakarta (Outsiders) – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai program penurunan stunting pemerintah masih sebatas jargon tanpa hasil nyata. Ia menegaskan, hingga kini masih banyak anak-anak di pelosok desa kekurangan gizi dan tidak mendapat pendampingan memadai.
“Kita menghadapi ironi. Negara bicara bonus demografi, tapi anak-anak yang seharusnya jadi bonus malah terancam jadi beban karena kualitas SDM rendah. Kalau prevalensi stunting tidak turun signifikan, ini kegagalan besar negara,” tegas Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (4/9/2025).
Ia juga mengkritik potensi tumpang tindih program antara BKKBN dan Kementerian Kesehatan, khususnya pada intervensi gizi di seribu hari pertama kehidupan. Menurutnya, tanpa koordinasi yang jelas, duplikasi anggaran akan terus terjadi dan pemborosan sulit dihindari.
“Pertanyaan saya, apakah BKKBN punya skema koordinasi yang jelas, atau kita akan menyaksikan lagi duplikasi anggaran yang boros? Saya ingin setiap rupiah benar-benar sampai pada seribu HPK di desa terpencil,” ujarnya.
Nurhadi turut menyinggung kelemahan pada sisi sumber daya manusia. Dari 16 ribu penyuluh BKKBN aktif, sekitar 11 ribu berstatus non-ASN, sementara kebutuhan nasional mencapai 40 ribu orang. Ia menilai pemerintah tidak serius memperkuat garda terdepan program keluarga berencana dan stunting ini.
“Kalau penyuluh dianggap pilar penting, mengapa pengangkatan mereka tidak pernah diprioritaskan? Bahkan dalam RKA 2026 tidak ada anggaran untuk itu, padahal kita masih defisit sekitar 20 ribu penyuluh,” kata Nurhadi menutup pernyataannya.
