Bentuk pengurusan pemerintah tersebut baik dalam aspek meringankan beban rakyat dengan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi para pedagang tidak perlu untuk berjualan dahulu selama masa wabah. Kalaupun tetap dibuka pasar-pasar, maka pemerintah harus ekstra maksimal untuk melakukan penjagaan terhadap protokol yang dibuat.
Dan harusnya dilakukan pemberlakuan sanksi tegas bagi pedagang maupun pembeli yang tidak mematuhi peraturan. Namun fakta yang terjadi saat ini, pengurusan pemerintah sangat minim baik edukasi pada masyarakat maupun pendekatan yang dilakukan pada para pedagang.
Maka wajar jika banyak terjadi penolakan dan pengusiran terhadap para petugas covid-19 yang akan melakukan pemeriksaan dan penutupan pasar.
Dan ini terjadi dihampir semua pasar tradisional yang ada di berbagai kota yang ada di negeri ini.
Persoalannya sama kurangnya pengurusan dari para punggawa petinggi negeri terhadap pemenuhan ekonomi rakyat dan menjaga kesehatan mereka.
Maka untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah tak cukup hanya menyediakan sarana tes dan himbauan agar patuh aturan. Namun juga butuh pendekatan pada rakyat agar sadar protocol sehat, pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan sehingga rakyat tidak memaksakan untuk berjualan yang berisiko besar terhadap sebaran.
