Bangkok (Outisders) – Thailand membantah keras klaim Perdana Menteri Kamboja Hun Manet bahwa pasukan Thailand “menguasai” wilayah perbatasan yang disengketakan setelah gencatan senjata.
Dilaporkan The Nation Thailand, Juru bicara Angkatan Darat Thailand menyatakan klaim itu tidak benar dan mengatakan warga yang disebut Hun Manet sebagai pengungsi sebenarnya adalah penduduk yang telah menetap di wilayah yang menurut Thailand berada di bawah kedaulatannya, serta bukan korban pengungsian baru-baru ini. Thailand menegaskan kehadiran militernya adalah langkah keamanan dan sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani kedua negara pada akhir Desember 2025.
Hun Manet dalam wawancara internasional menuduh pasukan Thailand menduduki “bagian dalam” wilayah Kamboja meskipun ada gencatan senjata, meminta agar Komisi Batas Bersama (Joint Boundary Commission) segera bekerja menyelesaikan perselisihan perbatasan teknis. Tuduhan itu dilontarkan saat ia menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, dengan harapan badan itu bisa membantu meredakan ketegangan di wilayah perbatasan yang ia sebut masih rapuh.
Pemerintah Thailand membantah klaim pendudukan tersebut dan menjelaskan pemasangan kontainer serta kawat berduri di beberapa zona merupakan langkah sementara untuk mencegah bentrokan, bukan aneksasi wilayah. Thailand juga menyatakan kesiapannya melanjutkan dialog damai melalui mekanisme bilateral seperti Joint Boundary Commission, selama prasyarat seperti de-eskalasi militer dan keamanan dari ranjau terpenuhi.
Meskipun gencatan senjata yang dimediasi pada akhir 2025 telah mengurangi bentrokan besar, ketegangan tetap tinggi dan ribuan warga yang berada di daerah perbatasan masih mengalami dampak sosial dan akses yang tersendat. Diplomat dari kedua negara terus mencari jalan melalui perundingan teknis sambil kedua pihak mempertahankan posisi masing-masing mengenai interpretasi kesepakatan damai dan kedaulatan wilayah.
Penyelesaian sengketa ini menjadi sorotan kawasan dan internasional karena berpotensi mempengaruhi stabilitas lintas ASEAN serta hubungan bilateral kedua negara jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kompromi melalui forum yang telah disepakati.
