Jakarta (Outsiders) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan karena dinilai tidak sejalan dengan penguatan industri nasional dan ekonomi desa.
Said menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan arah pembangunan yang menekankan penguatan ekonomi domestik, terutama melalui program strategis pemerintah seperti makan bergizi gratis dan pemberdayaan ekonomi pedesaan.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, peningkatan permintaan pangan akibat program pemerintah seharusnya diimbangi peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian sehingga perputaran ekonomi desa meningkat dan ketergantungan impor berkurang.
Ia menilai rencana impor kendaraan niaga justru menunjukkan arah yang berlawanan. Said mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibanding Produk Domestik Bruto dan memiliki peran penting dalam hilirisasi serta penyerapan tenaga kerja.
“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Said juga mengutip hasil perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor tersebut berpotensi menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja rantai pasok Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
Ia mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tidak menggandeng produsen dalam negeri. Menurutnya, pengadaan kendaraan dalam jumlah besar yang hampir setara produksi mobil niaga nasional selama satu tahun dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif domestik.
“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai pertimbangan harga murah belum tentu efisien dalam jangka panjang, terutama terkait layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel.
“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.
Said menambahkan, penggunaan APBN yang bersifat multiyears semestinya memberikan nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Karena itu, ia meminta rencana impor kendaraan niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, tetapi dibatalkan.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.
