Jakarta (Outsiders) – Pemerintah memastikan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap dijaga dan berjalan hingga akhir 2026, meski tekanan global terhadap sektor energi terus meningkat.
Subsidi tetap jadi prioritas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga subsidi BBM sebagai bagian dari perlindungan terhadap daya beli masyarakat.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menjadi pedoman dalam setiap langkah pemerintah di sektor energi.
“Semua kebijakan itu sudah mendapat arahan Presiden, kami hanya menjalankan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (07/04/2026) .
Daya beli masyarakat jadi pertimbangan
Pemerintah menilai keberadaan subsidi BBM sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menahan dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.
Dengan tetap dijaganya subsidi, diharapkan harga BBM tetap stabil sehingga tidak memicu lonjakan inflasi maupun biaya hidup.
Kondisi fiskal masih kuat
Purbaya memastikan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat untuk menopang kebijakan subsidi tersebut.
Salah satu penopangnya adalah saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menjaga stabilitas harga energi.
Ia juga menegaskan bahwa berbagai skenario harga minyak dunia telah diperhitungkan sebelum kebijakan diambil.
Antisipasi gejolak energi global
Di tengah ketidakpastian global, termasuk gangguan pasokan energi dunia, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas dalam negeri melalui kebijakan subsidi.
Langkah ini dinilai penting agar dampak gejolak global tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi tetap berjalan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
