Setahun memimpin Kota Pekanbaru, pasangan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar mulai menunjukkan hasil kerja yang dirasakan langsung masyarakat. Dari penurunan tarif parkir, penanganan sampah dan banjir, hingga program pendidikan dan kesehatan, berbagai janji politik perlahan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Di tengah tantangan kota metropolitan yang terus berkembang, Pekanbaru kini bergerak menuju wajah baru yang lebih tertata, responsif, dan berdaya saing.
Pekanbaru (Outsiders) – Panas siang menyelimuti Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Di salah satu persimpangan, lalu lintas bergerak lebih tertib dibanding beberapa tahun lalu. Di sudut kota lain, petugas kebersihan bersama warga terlihat mengangkut tumpukan sampah dari kawasan permukiman. Sementara di kantor pelayanan publik bergerak milik pemerintah kota, warga antre mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang ke kantor dinas.
Pemandangan itu menjadi potret perubahan yang perlahan mulai terasa di ibu kota Provinsi Riau sepanjang satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar.
Pemerintah Kota Pekanbaru mencoba membangun narasi baru bahwa pembangunan tidak lagi berhenti pada slogan dan wacana. Berbagai program yang sebelumnya hanya menjadi janji politik mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Salah satu kebijakan yang paling cepat dirasakan warga ialah penurunan tarif parkir kendaraan bermotor. Kebijakan ini sempat menjadi perhatian publik karena berkaitan langsung dengan pengeluaran harian masyarakat di tengah tekanan ekonomi perkotaan.
Di sektor lingkungan, persoalan sampah yang selama bertahun-tahun menjadi wajah buram Pekanbaru mulai ditangani melalui Gerakan Serbu Sampah. Pemerintah kota membentuk Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di 83 kelurahan sebagai ujung tombak pengurangan timbulan sampah berbasis masyarakat.
Langkah itu dibarengi penindakan terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal. Pemerintah juga melakukan penertiban terhadap 175 tiang reklame yang dinilai melanggar aturan tata kota dan mengganggu estetika.
“Pendekatannya bukan lagi sekadar mengangkut sampah, tetapi mengubah sistem pengelolaan,” ujar seorang pejabat lingkungan hidup Kota Pekanbaru.
Masalah banjir yang menjadi momok tahunan juga mulai disentuh melalui penanganan 20 titik rawan banjir. Pemerintah melakukan normalisasi sungai sepanjang 78,2 kilometer serta pembenahan drainase dan daerah aliran sungai sepanjang 109,5 kilometer.
Di sejumlah kawasan yang sebelumnya langganan tergenang, genangan mulai berkurang meski belum sepenuhnya hilang.
Komitmen terhadap lingkungan diperkuat melalui penanaman 15 ribu pohon sebagai bagian dari visi Pekanbaru Green City. Di tengah ekspansi kota dan meningkatnya suhu perkotaan, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekologis.
Namun pembangunan kota tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik. Pemerintah Kota Pekanbaru juga menaruh perhatian pada isu pendidikan dan perlindungan sosial.
Program Zero Putus Sekolah menjadi salah satu program yang cukup menonjol. Pemerintah mencatat berhasil menjaring 1.778 anak yang sebelumnya berada di luar sistem pendidikan karena berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Dari jumlah itu, 757 anak telah kembali ke bangku sekolah.
Kasus ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan juga mulai ditangani pemerintah kota. Bantuan perlengkapan sekolah turut diberikan kepada keluarga kurang mampu.
Di bidang pendidikan tinggi, pemerintah menggulirkan beasiswa dari jenjang S1 hingga S3, termasuk bagi hafiz Al-Qur’an. Program ini diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
Upaya memperkuat fondasi pendidikan dasar juga dilakukan melalui pemenuhan program satu PAUD di setiap kelurahan. Pemerintah mengintegrasikan layanan tersebut dengan posyandu serta meningkatkan kapasitas kader melalui pelatihan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan nasional.
Dalam sektor kesehatan, Pemerintah Kota Pekanbaru menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis serta mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik dan kelompok rentan 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program MBG menjadi bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional yang kini mulai berjalan di Pekanbaru. Saat ini terdapat 27 dapur umum yang masing-masing mampu menyiapkan sekitar 3.000 hingga 3.500 porsi makanan per hari.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperkuat pengentasan kemiskinan melalui intervensi sosial dan pengembangan UMKM. Bazaar pangan murah digelar di 50 lokasi guna menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor pemberdayaan masyarakat, program Rp100 juta per RW menjadi salah satu strategi mendorong pembangunan berbasis lingkungan masyarakat. Pemerintah berharap warga memiliki ruang lebih besar menentukan kebutuhan prioritas di wilayahnya masing-masing.
Perbaikan infrastruktur kota juga menjadi fokus utama. Pemerintah mencatat lebih dari 42 kilometer jalan telah diperbaiki. Sebanyak 42 halte diremajakan, lampu penerangan jalan dipasang, dan fasilitas wifi gratis mulai tersedia di sejumlah titik publik.
Bagi sebagian warga, perubahan kecil seperti jalan yang lebih baik dan penerangan yang memadai jauh lebih terasa dibanding pidato politik.
Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan melalui peluncuran Tim Reaksi Cepat Pekanbaru Aman 112. Layanan ini diharapkan menjadi sistem respons cepat terhadap kondisi darurat di tengah masyarakat.
Di bidang budaya dan olahraga, Pemerintah Kota Pekanbaru mencoba membangun identitas kota melalui Festival Kreatif Budaya Melayu yang sekaligus menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM.
Pekanbaru juga sukses menyelenggarakan MTQ ke-57 tingkat kota dan meraih Juara II MTQ tingkat Provinsi Riau.
Sementara itu, gaya hidup sehat didorong melalui penyelenggaraan Pekanbaru 10K dan peresmian Stadion Mini Gelora Hang Tuah.
Pada saat bersamaan, pemerintah kota juga menghadapi tantangan besar dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah yang cukup menyita perhatian ialah pelunasan utang warisan senilai Rp467 miliar.
Pemerintah mengklaim kondisi fiskal mulai membaik dan investasi baru mulai masuk. Pelayanan perizinan juga dipercepat. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini diklaim dapat selesai hanya dalam waktu satu jam.
Di sektor pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru kini mulai mengembangkan proyek waste to energy (WTE), yakni pengolahan sampah menjadi energi. Proyek ini dipandang sebagai upaya jangka panjang mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk kota.
Selain fokus pada pembangunan internal, Pemerintah Kota Pekanbaru juga menunjukkan solidaritas regional. Bantuan tunai dan sembako masing-masing senilai Rp3 miliar dan Rp1,5 miliar disalurkan bagi daerah terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Atas sejumlah capaian tersebut, Wali Kota Agung Nugroho menerima penghargaan peringkat dua nasional dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari pemerintah pusat atas keberhasilan menekan angka kemiskinan dan stunting.
Meski demikian, tantangan ke depan masih besar. Persoalan sampah belum sepenuhnya selesai, banjir masih menghantui sejumlah kawasan, dan pertumbuhan kota terus menuntut pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.
Namun dalam satu tahun terakhir, Pemerintah Kota Pekanbaru tampaknya ingin menunjukkan bahwa arah pembangunan mulai bergerak lebih jelas.
Di tengah berbagai kritik dan ekspektasi masyarakat, kepemimpinan Agung-Markarius kini diuji bukan lagi oleh janji, melainkan kemampuan menjaga konsistensi perubahan yang sudah dimulai. (ADV)
