Jakarta (Outsiders – Pendiri Srikandi Jaga Desa yang juga Utusan Khusus Presiden RI, Hashim S. Djojohadikusumo, secara resmi mengukuhkan jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa dari seluruh Indonesia di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Pelantikan mengusung tema “Perempuan Berdaya, Desa Sejahtera” sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan dan tata kelola desa.
Pada kesempatan tersebut, Ella Nurlaela Tubagoes resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa bersama jajaran pengurus tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Acara turut dihadiri sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Jaksa Agung RI, para menteri dan wakil menteri, komisaris serta direksi BUMN, serta sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Gubernur Maluku Sherly Laos yang juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa.
Dalam sambutannya, Hashim menegaskan perempuan harus menjadi motor penggerak kemajuan desa sekaligus ikut mengawal berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat memerlukan pengawasan bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. “Program yang tujuan mulia jangan sampai gagal karena lemahnya pengawasan. Mari kita kawal bersama agar setiap program berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Usai prosesi pengukuhan, ABPEDNAS dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Penandatanganan dilakukan Ketua Umum DPP ABPEDNAS Indra Utama dan Ketua Umum SMSI Firdaus sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat publikasi, edukasi, serta penyebarluasan informasi mengenai pembangunan desa.
Kerja sama tersebut juga mencakup pembentukan Pokja News Room Jaga Desa di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Kolaborasi antara ABPEDNAS dan SMSI diharapkan memperkuat sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, media massa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, akuntabel, serta mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
