Nunukan (Outsidera) – Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melaksanakan survei dan verifikasi data lahan masyarakat yang terdampak perubahan batas wilayah RI – Malaysia di Pulau Sebatik. Kegiatan berlangsung 19–28 September 2025 dan diawali dengan pertemuan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Sabtu (20/9).
Pertemuan tersebut menghadirkan Pemerintah Kabupaten Nunukan, para camat dan kepala desa, unsur TNI–Polri, serta masyarakat. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Dr. Nurdin, menegaskan bahwa survei ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kepastian lahan warga.
“Survei ini adalah komitmen pemerintah agar masyarakat di Sebatik tetap sejahtera, sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan kawasan perbatasan,” ucapnya.
Survei melibatkan 29 personel dari berbagai instansi, mulai dari Badan Informasi Geospasial, Direktorat Topografi TNI AD, kementerian/lembaga terkait, hingga Satgas Pamtas RI – Malaysia. Tim dibagi menjadi dua kelompok untuk memverifikasi persil lahan seluas 4,9 hektare di Sebatik Utara dan Sebatik Tengah, termasuk pengecekan status kepemilikan dan area cadangan sarana pendukung.
Menurut Dr. Nurdin, hasil survei tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan. “Selain memetakan ulang dampak perubahan batas, kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi semua pihak dalam menjaga integritas wilayah Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Sebatik, H. Hambali, menyampaikan apresiasi. “Masyarakat menyambut baik karena ada kepastian dan rencana ganti untung bagi lahan yang bergeser. Kami berharap hubungan antarwarga di perbatasan tetap harmonis,” katanya.
Dengan dukungan lintas sektor, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam pengelolaan batas negara yang adil, serta menegaskan kehadiran pemerintah di wilayah terdepan Indonesia.
