Jakarta (Outsiders) – Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp1.960,3 triliun atau 54,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp571,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, belanja pemerintah pusat diarahkan untuk program sosial dan subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menopang aktivitas ekonomi.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat Rp686,0 triliun atau 59,1 persen dari pagu, digunakan antara lain untuk PBI JKN bagi 96,7 juta peserta, PKH untuk 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 18,3 juta KPM, PIP untuk 11,3 juta siswa, dan KIP Kuliah bagi hampir 900 ribu mahasiswa.
Adapun belanja non-K/L senilai Rp702,8 triliun atau 45,6 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran manfaat pensiun serta subsidi energi dan pupuk. Menurut Suahasil, realisasi subsidi tahun ini meningkat dibanding 2024.
“BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg naik 3,6 persen, listrik bersubsidi naik 3,8 persen, dan pupuk naik 12,1 persen juta ton. Kenaikan ini diharapkan membantu roda perekonomian masyarakat tetap bergerak,” terangnya pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin (22/9).
Untuk TKD, realisasi mencapai Rp571,5 triliun atau 62,1 persen, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong perbaikan tata kelola serta percepatan pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah. Meski begitu, belanja daerah turun 14,1 persen akibat transisi kepemimpinan dan efisiensi anggaran.
